Mengarsip Data Perilaku Elite
Pengesahan omnibus law RUU Ciptaker telah memicu amarah publik. Itu tidak bisa dibantah. Di dunia maya, amarah juga diluapkan dengan menjadi-jadi. Ada yang bikin tagar berbau hinaan terhadap DPR, ada juga yang bikin lelucon menjual gedung DPR beserta isinya lewat aplikasi e-commerce. Harganya sangat murah karena dianggap tak berguna. Ada yang menjual hanya seharga Rp 1.000, ada juga yang hanya Rp 500.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pun langsung merespons kondisi tersebut. Dia meminta masyarakat tak lagi memilih wakil rakyat dan parpol yang tidak dipercaya pada pemilu berikutnya. Tentu saja itu jawaban yang sangat diplomatis. Pemilu mendatang masih akan diselenggarakan 2024. Sangat lama bagi masyarakat untuk merasakan sakit apa lagi yang akan menimpa mereka empat tahun mendatang.
Tentu, perkataan Azis Syamsuddin itu tidak akan pernah dilontarkan pada tahun yang sama dengan pemilu. Sebab, rakyat akan ingat dengan jelas saat memasuki bilik pemungutan suara. Dan, perkataan tersebut bisa ’’menghabisi’’ karir wakil rakyat maupun parpol pendukung pengesahan UU Ciptaker. Namun, perkataan Azis sebenarnya bisa jadi momentum publik untuk menjadi lebih cerdas. Misalnya, mulai sekarang belajar mengarsip data tentang sikap para wakil rakyat dalam berhadapan dengan aspirasi publik. Kalau tak bisa dilakukan secara pribadi, mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian, arsip itu dibuka kembali menjelang pemungutan suara pemilu legislatif.
Tentu tidak mudah untuk mengetahui produk-produk legislatif mana yang pernah ditolak masyarakat. Bahkan sampai menimbulkan korban, baik di kalangan aparat keamanan maupun demonstran. Siapa saja wakil rakyat yang pro pada aspirasi publik, siapa yang justru berkhianat.
Mahasiswa, kalangan buruh, maupun LSM bisa mengarsipnya, kemudian menjadikannya bahan pendidikan politik bagi semua kalangan. Tak terkecuali kalangan milenial.
Perwakilan buruh tentu masih ingat janji DPR saat melakukan tripartit pembahasan dengan perwakilan pengusaha Juli lalu. Apakah norma-norma yang disepakati masih ada dalam UU yang disahkan atau tidak. Semua harus diarsip, lantas dibuka kembali menjelang memutuskan siapa wakil rakyat yang akan dipilih buruh. Agar ke depan tidak ada lagi perasaan dikhianati.