Dua Kali Ditunda, Akhirnya KUA-PPAS Diparipurnakan
PSI Komitmen Tidak Kunker ke Luar Negeri
SURABAYA, Jawa Pos – Pemkot Surabaya melunak dengan keinginan anggota dewan untuk mengakomodasi program jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Program yang juga dinamai pokok pikiran (pokir) itu masuk dalam nota keuangan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) yang disahkan pada rapat paripurna kemarin (12/10).
Rapat paripurna dimulai pukul 13.30 secara daring. Dari 50 anggota dewan, hanya Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono yang duduk sendiri di ruang paripurna di lantai 3 tersebut. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajarannya ikut rapat via daring.
Wali kota memasukkan dokumen KUA-PPAS ke DPRD pada Agustus. KUA-PPS dibahas bersama antara banggar dan tim anggaran pemkot.
Setelah finalisasi, KUA-PPAS diparipurnakan. Dewan dan pemkot memasukkan anggaran ke buku putih untuk disusun jadi RAPBD 2021.
Sekitar 15 menit kemudian, tiga wakil ketua DPRD Surabaya merapat. Yakni, Reni Astuti, A.H. Thony, dan Laila Mufida.
Tepat pukul 14.05, nota keuangan KUA-PPAS disahkan dengan kekuatan anggaran Rp 9,8 miliar. Rapat paripurna yang sempat ditunda selama dua kali tersebut praktis diselesaikan dalam waktu 35 menit saja.
Dalam waktu dekat, dewan bersama pemkot akan menyusun buku putih untuk membuat
RAPBD diparipurnakan. Setelah paripurna, RAPBD dibahas sampai disahkan jadi APBD 2021. Pengesahan APBD ditargetkan November. rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2021. Ditargetkan APBD 2021 yang juga bersumber dari pajak dan retribusi warga di Surabaya itu bisa disahkan pada November.
Selain soal jasmas, selama pembahasan KUA-PPAS kemarin, sempat ada kabar bahwa para wakil rakyat berancangancang untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. ”Kalau tidak salah, tahun depan ada lima agenda (kunker ke luar negeri, Red),” ungkap sumber di internal dewan.
Pada 2019, dewan hanya sekali melakukan kunker ke luar negeri. Sebab, pelantikannya memang menjelang akhir tahun anggaran. Tahun ini tiga agenda kunker ke Eropa terpaksa dibatalkan karena Covid-19. ”Lha wong ke luar kota kemarin saja prosedurnya banyak, termasuk rapid. Apalagi ke luar negeri,” paparnya.
Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma mengaku belum tahu secara detail rencana kunker ke luar negeri untuk tahun depan. Yang jelas, sikap fraksinya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. ”Sesuai arahan DPP (dewan pimpinan pusat, Red), kita tidak akan ikut agenda itu (kunker ke luar negeri, Red),” katanya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya itu tidak menjelaskan alasan tidak mengikuti kunker ke luar negeri yang notabene menjadi agenda rutin dewan. ”Bukan hanya di Surabaya. Itu berlaku nasional,” ucapnya.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono belum mau menanggapi soal kunker ke luar negeri itu. Sebab, pembahasan rancangan anggaran tahun depan masih panjang. Setelah KUA-PPAS disahkan, dewan bersama pemkot masih harus memasukkannya ke buku putih untuk disusun menjadi RAPBD. ”Belum tahu,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony juga belum mengetahui adanya agenda kunker ke luar negeri untuk tahun depan. Kunker ke luar kota, provinsi, maupun ke luar negeri akan dibahas lebih lanjut nanti dalam RAPBD. ”Belum tahu sekarang. Nanti itu muncul waktu pembahasan (RAPBD, Red),” jelasnya.