Terdampak Pandemi, Pertumbuhan Cuma 4 Persen
GRESIK, Jawa Pos – Dampak pandemi Covid-19, hampir seluruh daerah merekalkulasi kekuatan pendapatan dan belanja anggaran pada tahun depan. Tidak terkecuali di Kabupaten Gresik. Dalam dokumen draf Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2021, jumlah belanja daerah dipatok sekitar Rp 3,2 triliun.
Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik Musa, perincian anggaran tahun depan memang turun jika dibandingkan dengan APBD 2020 yang setelah perubahan sebesar Rp 3,316 triliun. ’’Kita bisa memahami penurunannya akibat pandemi Covid-19,” ujarnya setelah rapat bersama tim anggaran Pemkab Gresik kemarin (12/10).
Data yang didapat Jawa Pos, struktur KUA-PPAS APBD Gresik 2021 untuk pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan Rp 931 miliar. Perinciannya, pajak daerah Rp 621 miliar, retribusi daerah Rp 78 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 13 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 218 miliar.
Selain itu, ada pendapatan transfer Rp 2,014 triliun ditambah dengan pendapatan lainlain yang sah sebesar Rp 70,6 miliar. Perinciannya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp 1,7 triliun dan transfer antardaerah Rp 303 miliar. Sedangkan total belanja daerah pada 2021 diproyeksikan sebesar Rp 3,197 triliun sehingga ada defisit Rp 180 miliar. ’’Namun, defisit itu akan tertutupi dari silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran),’’ ujarnya.
Bustami Hazim, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, menambahkan, sesuai penjelasan dari tim anggaran pemkab bahwa pandemi Covid-19 sangat berimbas pada jumlah pendapatan. Baik PAD maupun transfer dari pemerintah pusat/daerah hingga pendapatan lain-lain yang sah. ’’Pertumbuhan diestimasi hanya 4 persen. Tapi, teman-teman (banggar) minta pendapatan daerah bisa dinaikkan,’’ jelasnya.
Karena itu, lanjut dia, alat kelengkapan dewan (AKD) akan terus intensif melakukan pendalaman bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing. ’’Dengan demikian, kekuatan APBD 2021 tidak terlalu jeblok,” ungkap politikus PKB itu.
Menurut Bustami, tentu butuh waktu untuk melakukan pembahasan di sektor pendapatan. Rapat antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemkab Gresik sejauh ini belum tuntas. ’’Kita belum membahas belanja daerah. Pimpinan menunda rapat anggaran hingga Kamis nanti (15/10),” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD dan pemkab sepakat menurunkan APBD perubahan pada tahun ini. Awalnya, kekuatan APBD 2020 ditetapkan Rp 3,414 triliun. Namun, dalam perkembangannya, ternyata ada pandemi. Karena itu, setelah perubahan, APBD 2020 disepakati menjadi Rp 2,820 triliun atau turun Rp 565 miliar (16,55 persen).
Dampak penurunan kekuatan APBD 2020 tersebut, belanja daerah pun diturunkan Rp 320 miliar. Banyak program yang sudah dirancang terpaksa ditiadakan atau ditunda. Apalagi, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Di antaranya, untuk bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dan tambahan insentif tenaga kesehatan.
Kita bisa memahami penurunannya akibat pandemi Covid-19.’’
MUSA