Lebih Banyak Kampung Anti-Politik Uang
KOTA PASURUAN, Jawa Pos − Kontestasi politik kerap membuka peluang terjadinya praktik jual-beli suara alias money politics. Salah satu momen paling rawan ialah hari tenang dan menjelang pencoblosan atau sering disebut serangan fajar. Politik kotor itu diharapkan tak terjadi di pilwali Pasuruan. Bawaslu pun mendaulat beberapa kawasan sebagai kampung anti-politik uang.
Salah satunya Rumah Susun Sewa (Rusuwa) Tembokrejo, Kecamatan Purworejo. Saat Jawa Pos Radar Bromo mengunjunginya kemarin (12/10), tampak sebuah papanberwarnaputihterpampangditengah halaman. Tercetak di sana ’’KAMPUNG ANTI MONEY POLITIK”. ’’Ini memang kawasan anti-money politics,” kata Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh. Anas.
Sekitar November 2019, kampung anti-money politics itu resmi dibentuk. Bukan hanya di Rusuwa Tembokrejo, tapi juga di Rusunawa Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, dan Rusunawa Tambaan, Kecamatan Panggungrejo. Dua lainnya berada di Perumnas Bugul Kidul dan Perumahan Tembokrejo.
Sesuai namanya, kampung anti-money politics dibentuk guna melawan praktik politik uang. Praktik itu memang lazim terjadi dalam setiap momen kontestasi politik. Anas mengakui, memerangi politik uang memang tidak mudah. Karena itu, keterlibatan elemen masyarakat untuk menjadikan praktik politik uang sebagai musuh bersama harus ditanamkan. ’’Kami mendaulat masyarakat, khususnya warga rusun ini, sebagai mitra pengawasan partisipatif,” jelas dia.
Dia yakin praktik politik uang dapat ditekan melalui protektif area. Keberadaan kampung anti-politik uang dinilai menjadi salah satu bentuk proteksi itu. Kampanye tersebut dimulai dari lingkungan terdekat. Misalnya, keluarga, tetangga, dan kerabat.