Alokasi KPU/ Bawaslu Lancar, TNI/Polri Seret

Dana Pengamanan Pilkada Kurang di 106 Daerah

JAKARTA, Jawa Pos – Proses pencairan anggaran untuk pengamanan pilkada masih berlangsung seret. Meski proses kampanye sudah berlangsung dan pemungutan suara kurang dari dua bulan lagi, masih ada ratusan daerah yang belum mencairkan anggaran pengamanannya.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menyatakan, hingga kemarin, dari 270 daerah yang menggelar pilkada, baru 164 yang telah mencairkan anggaran pengamanan 100 persen. ”Sekitar 106 pemda yang belum mentransfer ke unsur pam (pengamanan, Red),” ujarnya dalam rapat koordinasi keuangan daerah kemarin (13/10).

Dari 106 daerah tersebut, tiga merupakan pemerintah provinsi, yakni Kalimantan utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan.

Ardian mengatakan, pencairan untuk pengamanan (TNI/ Polri) sangat jauh tertinggal dibanding anggaran untuk KPU/Bawaslu. Sebagai perbandingan, pencairan untuk KPU hanya menyisakan lima daerah, sedangkan Bawaslu empat daerah.

Lambatnya pencairan dana pengamanan, lanjut Ardian, disebabkan paradigma yang keliru di daerah. Selama ini pemda kerap berpikir bahwa pengamanan baru dibutuhkan pada hari H dan pasca pengumuman pemenang pilkada. Padahal, ungkap Ardian, pengamanan sudah dibutuhkan sejak masa pencalonan, kampanye, hingga pengumuman pemenang.

Apalagi, dalam situasi pandemi, unsur pengamanan memiliki fungsi ganda. Selain memastikan keamanan di wilayahnya, TNI dan Polri diminta menyupervisi kerja pengawasan protokol kesehatan. ”Tak mungkin Bawaslu bermain sendiri. Tidak akan mampu mengawasi paslon. Perlu ada dukungan personel kekuatan melalui Polri maupun TNI,” tuturnya.

Karena itu, agar tugas tersebut berjalan maksimal, dukungan anggaran harus diberikan secepat mungkin. Pemda yang belum mencairkan anggaran pengamanan diimbau segera melakukan percepatan. Bahkan, jika angka yang disepakati sebelumnya dinilai kurang, sementara fiskal keuangan tercukupi, boleh dilakukan penambahan.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan meminta paslon meringankan kerja pengawas dan aparat penegak hukum. Salah satunya dengan terus meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di setiap tahapan.

”Sembari meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Selama masa kampanye, para pasangan calon kepala daerah bisa membagikan bahan kampanye dalam bentuk masker, hand sanitizer, alat atau tempat cuci tangan, sabun, dan sebagainya,” tutur Benni.