Kebijakan PEN Pengaruhi Industri

OJK Optimistis soal Inklusi Keuangan

JAKARTA, Jawa Pos – Kinerja industri manufaktur mulai merangkak naik pada kuartal III. Berdasar data Prompt Manufacturing Index-Bank Indonesia (PMI-BI), indeks manufaktur Indonesia mencapai 44,91 persen. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakin inklusi keuangan Indonesia akan menyalip Singapura dan Thailand.

Dalam laporan Bank Indonesia (BI), volume produksi sektor manufaktur pada kuartal III ini meningkat dengan indeks 45,35 persen. Perbaikan indeks volume produksi itu sejalan dengan peningkatan permintaan setelah pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru (AKB) pada awal Juli. Pada kuartal IV, volume produksi diproyeksikan naik sejalan dengan ekspektasi aktivitas industri yang membaik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, kini para pelaku industri tanah air terus berupaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. ”Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi,” ujarnya kemarin (15/10).

Agus menegaskan, target program substitusi impor 35 persen pada 2022 juga terus dikejar sebagai bagian dari akselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN). ”Karena itu, industri harus dapat bergegas meraih berbagai potensi pasar baru yang akan muncul,” tuturnya.

Tujuan kebijakan PEN yang diluncurkan pemerintah diarahkan guna melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. ”Jadi, arahnya ditujukan untuk menciptakan iklim Indonesia yang aman, sehat, dan kondusif dalam rangka membangun kepercayaan investor dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyebutkan bahwa target keuangan inklusif nasional pada 2024 mencapai 90 persen. Tahun lalu capaiannya masih 76 persen. Inklusi keuangan di Singapura sudah mencapai 98 persen dan Thailand 85 persen.

Inklusi keuangan pada dasarnya mengacu pada jumlah nasabah atau pengguna jasa keuangan. Juga, berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan, keterampilan, dan kepercayaan mengenai produk dan layanan keuangan. ”Survei dilakukan setiap tiga tahun. Terakhir pada 2019. Kalau lihat perkembangan, optimistis akan tercapai pada 2024,” kata Tirta dalam konferensi pers virtual kemarin.

Menurut dia, peran ekonomi daerah sangat penting untuk menopang percepatan PEN. Sinergi badan usaha milik desa (BUMDes) dengan program bank wakaf mikro bakal menguatkan ekosistem ekonomi daerah. Khususnya dari sisi akses pembiayaan.

Upaya itu juga akan mempercepat akselerasi penambahan jumlah rekening dan penggunaan produk layanan jasa keuangan di daerah. Termasuk program kredit melawan rentenir. ”Kenapa para pedagang atau pelaku UMKM di desa itu sering kena? Karena rentenir itu cepat (pencairannya, Red),” ungkap Tirta.

Karena itu, OJK mendorong pemerintah daerah (pemda), bank pembangunan daerah (BPD), dan lembaga keuangan daerah lainnya menambah akses hingga ke grassroots.