181 Ribu Warga Sudah Jalani Swab Test

Seiring waktu, jumlahnya terus bertambah. Bahkan, uji usap semakin masif. Saat ini total warga yang sudah mengikuti tes swab mencapai 181 ribu orang.

Uji usap semakin masif sejak pemkot meresmikan laboratorium kesehatan daerah (labkesda). Laboratorium yang berlokasi di Jalan Gayungsari Barat itu mampu menguji hingga 4 ribu spesimen.

Pemkot lantas menambah kecepatan uji usap. Seluruh puskesmas menjalankan kegiatan itu. Ditambah dengan tes swab di Gelora Pancasila. Yang terakhir, membentuk tim Swab Hunter. Tugasnya, memburu pelanggar prokes.

’’Kami lakukan uji usap pagi dan malam,’’ ujar Kepala Bagian Humas Pemkot Febriadhitya Prajatara.

Mayoritas warga menjalani uji usap di puskesmas. Seluruh puskesmas pemkot memiliki SDM dan alat yang mumpuni untuk menggelar uji usap.

Selain di puskesmas, Gelora Pancasila terus menggelar uji usap untuk ibu hamil serta guru. Disusul di labkesda yang khusus bagi warga Surabaya selepas bepergian. Juga bagi warga luar kota yang hendak menginap di Surabaya.

Febri mengatakan, pada awal tahun, pemkot masih meraba cara penanganan korona. Uji usap pun belum dilakukan dengan gencar. ’’Karena keterbatasan alat,’’ terangnya.

Memasuki pertengahan tahun, pemkot mulai tancap gas seiring dengan terus mengalirnya bantuan alat uji usap. Fasilitas itu dicukupi pemerintah pusat.

Jumlah warga yang menjalani tes swab terus bertambah. Pemkot berhasil mendapatkan data pasti warga yang terpapar korona. ’’Langsung diikuti dengan tracing dan treatment,’’ ucapnya.

Kawasan yang merah dipetakan. Sejurus kemudian, pemkot menerapkan pembatasan berskala mikro. Contohnya, jalan dan gang ditutup sementara.

Korona sedikit demi sedikit bisa dibendung. Bukti itu terlihat dari hasil monitoring self assessment indikator kesehatan masyarakat (IKM). Menunjukkan Surabaya daerah yang berisiko rendah korona.

Cara lain meredam korona kini dibahas pemkot. Rencananya, ada sebuah aturan baru. Bentuknya sanksi. Setiap pelanggar prokes dikenai denda.

Regulasi itu diatur di dalam perwali denda. Pemkot sudah merampungkan pembahasan. Warga yang berkerumun dan tidak memakai masker didenda Rp 250 ribu.

Febri mengatakan, perwali itu tinggal menunggu persetujuan wali kota. Namun, sejatinya pelanggar sudah dikenai denda oleh tim gabungan. Dasarnya, Pergub No 53 Tahun 2020. ’’Bahkan, ada yang kena sanksi ganda. Harus menjalani tes swab dan membayar denda,’’ tegasnya.

Kasatpol PP Eddy Christijanto menjelaskan, perwali denda memang belum disahkan. Menunggu keputusan wali kota. Menurut dia, ada beragam pertimbangan sebelum mengambil keputusan itu.

Salah satunya, faktor ekonomi. Ketika pandemi, pendapatan warga menurun. Nah, jika ada denda, warga semakin mengalami kesulitan. ’’Tugas pemkot melindungi serta menyejahterakan warga. Ekonomi sangat penting,’’ paparnya.

Pada bagian lain, pemkot memberikan dana stimulan untuk membantu kampung tangguh. Menangani korona. Besaran maksimal Rp 5 juta.

Sayangnya, dari total 1.298 kampung tangguh, baru satu yang mengajukan bantuan itu. Yakni, RW 2 Kelurahan Bulak Banteng, Kenjeran. ’’Kami masih menunggu yang lain,’’ kata Wakil Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Irvan Widyanto.

Menurut Irvan, pemkot sudah melakukan sosialisasi. Pertemuan itu menerangkan teknis pengajuan dana bantuan tersebut. Di antaranya, kampung tangguh harus memiliki SK camat, melaporkan kegiatan, serta melampirkan dana yang dibutuhkan. ’’Masih proses melengkapi,’’ terangnya.

Mantan Kasatpol PP Surabaya itu berharap seluruh anggaran terserap. Tidak mengendap di APBD. ’’Sehingga penanganan korona menjadi cepat. Surabaya beranjak kuning, lalu hijau,’’ tegasnya.