Alokasikan Alkes Pilwali Surabaya Rp 15,76 Miliar

SURABAYA, Jawa Pos – Pemungutan suara pilwali Surabaya pada 9 Desember tinggal 49 hari lagi. KPU Kota Surabaya pun mulai melakukan berbagai pengadaan barang kebutuhan di TPS, mulai alat kesehatan hingga surat suara. Ada alokasi Rp 15,76 miliar dari APBN khusus untuk pengadaan alkes.

Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, lelang berbagai kebutuhan dilakukan dengan metode konsolidasi di KPU pusat dan KPU provinsi. Beberapa alkes yang dilelang di tingkat pusat adalah masker sekali pakai, sarung tangan karet, thermo gun, hingga baju hazmat.

Pengadaan melalui KPU provinsi, antara lain, hand sanitizer, sabun pencuci tangan, face shield, cairan disinfektan, hingga sprayer atau alat penyemprot. Kota Surabaya hanya kebagian pengadaan yang bawah Rp 200 juta. Yakni, meliputi masker kain dan kantong plastik tempat sampah. ’’Ini kita lakukan agar TPS steril dari kemungkinan persebaran Covid-19,” jelas Nur Syamsi kemarin.

KPU juga bersiap-siap dalam pengadaan surat suara. Surat suara yang dicetak sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5 persen. Seperti diketahui, jumlah DPT mencapai 2.089.027 orang. Tender pengadaan surat suara dimenangkan PT Temprina Media Grafika.

Selain itu, ada bilik suara. Nur Syamsi menyampaikan, per TPS disiapkan tiga unit bilik suara. Artinya, kebutuhan bilik suara seSurabaya mencapai 15.552 unit yang ditempatkan di 5.184 TPS. Dua bilik suara untuk pemilih normal dan satu lainnya disiapkan khusus untuk pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius. ’’Ini sesuai dengan PKPU,’’ jelasnya.

Sekretaris KPU Surabaya Sunarno Aristono menambahkan, anggaran pengadaan alkes yang mencapai Rp 15,76 miliar baru berupa harga perkiraan sendiri (HPS). Sangat mungkin berubah dengan harga yang jauh lebih rendah. Sebab, tender konsolidasi yang melibatkan 19 KPU kabupaten/ kota yang menggelar pilkada 2020 di Jatim dilakukan secara serentak. ’’Pasti jatuhnya lebih rendah. Kelebihannya (dana, Red) dikembalikan ke kas negara,” jelasnya.

Itu terlihat pada kebutuhan surat suara. Awalnya, KPU menganggarkan Rp 1,1 miliar. Itu adalah harga asumsi jika paslon mencapai 4−5 orang. Namun setelah melalui proses tender, harganya hanya Rp 65 per lembar. Dengan kebutuhan 2.248.281 lembar, anggaran pencetakan surat suara hanya Rp 146,13 juta.

’’Jadi, ini baru harga perkiraan. Nanti kalau sudah masuk lelang, harganya pasti turun karena pengadaan se-Indonesia,’’ papar Sunarno Aristono.