Pemulihan Ekonomi Bukan Hal Mudah
Indef Soroti APBN dan Utang
JAKARTA, Jawa Pos – Indonesia tidak luput dari dampak negatif pandemi Covid-19. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kinerja perekonomian masih lebih baik. Hanya, itu tidak menjadi jaminan bahwa perekonomian bisa lebih cepat pulih ketimbang negara ASEAN yang lain. Di sisi lain, utang Indonesia terus bertambah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyatakan, penanganan pandemi mengakibatkan terganggunya mobilitas manusia. Aktivitas ekonomi menurun. Demikian pula kinerja pertumbuhannya. Pada kuartal pertama lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia langsung terkoreksi dari yang sebelumnya selalu berada di kisaran 5 persen.
’’Secara keseluruhan pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi minus 2,2 persen. Ini lebih baik dibandingkan mayoritas negara ASEAN,’’ ujar Febrio kemarin (11/1). Negara-negara yang dimaksud, antara lain, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan beberapa negara G20, kinerja pertumbuhan Indonesia juga lebih baik. Misalnya jika dibandingkan dengan Prancis, Jerman, dan India. Sama seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi negaranegara itu minus. Saat ini hanya Tiongkok yang tumbuh positif 1,9 persen.
Menurut Febrio, kondisi perekonomian menunjukkan tren pemulihan sejak akhir tahun lalu. Purchasing manager’s index (PMI) manufaktur yang menjadi salah satu indikator aktivitas perekonomian juga membaik. Pada pengujung 2020, indeks menunjukkan angka ekspansif pada level 51,3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS alias USD juga menguat dan relatif stabil. Hal yang sama terjadi pada indeks harga saham gabungan atau IHSG.
Sama seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia juga mengalami pelebaran defisit. ’’Realisasi defisit fiskal Indonesia 2020 sebesar 6,09 persen dari PDB. Termasuk cukup moderat. Pada akhir 2020, angka realisasi sementara APBN Indonesia telah mencerminkan kebijakan-kebijakan luar biasa tersebut,’’ papar Febrio.
Pendapatan negara mengalami tekanan yang cukup dalam. Nilainya sekitar Rp 1.633,6 triliun. Nominal itu turun 16,7 persen dari 2019. Jika dilihat dari targetnya, capaian itu setara dengan 96,1 persen dari target Perpres 72/2020. Sementara itu, realisasi belanja negara sepanjang 2020 mencapai Rp 2.589,9 triliun atau naik 12,2 persen (YoY).
Belanja bansos berfokus pada menjaga daya beli masyarakat. Yakni, meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bansos. Di antaranya, PKH, bantuan sembako, dan bansos tunai. Dukungan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa subsidi bunga UMKM, penjaminan kredit UMKM, dan banpres pelaku usaha mikro (BPUM).
’’Tingginya realisasi belanja bantuan sosial itu adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan pada masa pandemi,’’ katanya.
Terpisah, ekonom senior Indef Didik Rachbini menyatakan bahwa APBN bermasalah sejak lama. Bahkan sebelum pandemi. Dia menyebut masalah itu bukan masalah yang ringan. Terutama dari sisi penerimaan pajak dan pengeluaran. Menurut dia, penerimaan pajak jauh dari maksimal, sedangkan pengeluaran cenderung tidak efisien dan boros.
’’Anggaran terjangkit penyakit defisit primer. Artinya, tanpa faktor utang, penerimaan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran,’’ papar Didik.
Karena itu, pemerintah harus berutang untuk mengatasi defisit primer tersebut. Sederhananya, utang harus ditambah untuk membayar utang. Sebab, anggaran juga menanggung beban pembayaran utang pokok yang sudah jatuh tempo berikut pembayaran cicilannya.
Didik menambahkan, utang akan terus meningkat dan tidak terkendali karena penerimaan yang rendah. Artinya, utang merupakan faktor kritis yang bakal menjadi beban warisan sangat berat bagi pemerintahan berikutnya.