Islam, Peradaban, dan Pembangunan Ekonomi
MENDENGAR negara berpenduduk mayoritas Islam, kita cenderung disuguhi kisah-kisah konflik dan peperangan, jauh dari kemajuan ekonomi dan peradaban. Kelompok negara G20, yakni negara-negara dengan peringkat PDB 20 besar di dunia, hanya tiga negara berpenduduk muslim terbesar, yakni Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Alih-alih berkemajuan, banyak negara berpenduduk mayoritas muslim yang hingga kini masih menghadapi banyak masalah: perang saudara bersentimen SARA seperti di Syria, Afghanistan, dan Iraq. Akibatnya mengerikan: kemiskinan, kelaparan, kematian, dan kerusakan di mana-mana menjadi potret sehari-hari.
Tak kalah tragisnya, sahabat muslim kita di Palestina malah dicaplok tanahnya oleh agresor Israel yang didukung AS dan Eropa. Akan tetapi, banyak negara berpenduduk muslim yang tidak satu suara menyikapinya.
Banyak problem internal yang dihadapi negara mayoritas muslim yang harus diselesaikan agar bisa menjadi negara maju. Pertama, puritanisme yang mengungkung agama dan jauh dari kesadaran rasional dan kontekstual. Meletakkan agama menjadi doktrin beku dan meromantisasi kejayaan masa para khulafaurasyidin. Ruang ini tumbuh dan menumpang pada globalisasi dan media serta pergerakan orang dan barang yang makin cepat. Dalam beberapa hal berkelindan dengan aktor-aktor politik internasional untuk menjadi proksi dalam perang global.
Kedua, rendahnya kesadaran menerima perbedaan untuk berjalan beriring secara damai serta bekerja sama dalam masalahmasalah muamalah bagi pembangunan peradaban. Konflik Sunni dan Syiah adalah contoh nyata dalam hal ini. Pada kancah internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kerap tidak satu padu dalam pembelaan terhadap anggota-anggotanya. Dalam beberapa kejadian, Bahrain, Mesir, Jordania, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Saudi, Sudan, UEA, dan Yaman malah merekomendasikan agar Iran dikeluarkan dari OKI pada sidang PBB.
Ketiga, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara mayoritas muslim. Padahal, sejarah mencatat banyak tokoh muslim berilmu pengetahuan (filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, ekonomi, linguistik, fikih) dan diakui dunia seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, Ibnu Arabi, dan Ibnu Taimiyah. Justru tonggak pengetahuan yang telah mereka tancapkan tidak dikembangkan dengan baik oleh negara-negara muslim saat ini. Akibatnya, dunia Islam sangat tertinggal menjawab berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, risiko ekonomi, hingga ancaman pandemi.
Keempat, potensi ekonomi syariah yang dimiliki negaranegara muslim tidak berkembang cukup baik. Padahal, secara konsepsional sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi akibat sistem pembangunan yang kapitalistik dan eksploitatif.
Kelima, negara-negara muslim relatif minder dalam berkebudayaan pada kontestasi global. Kebudayaan Barat seolah identik dengan kemajuan dan kosmopolitanisme. Banyak negara muslim yang meniru Barat, padahal keislaman dan kelokalan di masingmasing tempat dapat menjelma menjadi ’’kultur hybrid’’ yang mampu melahirkan mozaik aneka warna, baik dari sisi fashion, arsitektural, kuliner, maupun wisata.
Keislaman dan Keindonesiaan Denys Lombard, orientalis dari Prancis, menuliskan kenusantaraan kita memiliki energi osmosis yang mampu menyerap kebudayaan baru dari luar. Keduanya saling meresapi dan memberi arti, membentuk tatanan baru yang menyempurnakan, tidak saling meliyankan. Ulama NU menyebutnya dengan wajah Islam Nusantara, yakni paduan keislaman dan kelokalan (kenusantaraan) yang baru.
Nasionalisme dan keislaman tidak menjadi nilai yang saling menegasikan. Bahkan oleh para pendiri bangsa seperti Bung Karno, keduanya diletakkan dalam prinsip dasar sila ke-1 dan ke-3 Pancasila. Ukhuwah islamiah menjadi modal dasar menguatkan ukhuwah basyariyah (kerukunan kebangsaan) serta pilar-pilar penegak ukhuwah wathaniyah (sesama manusia).
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia juga menjadi negara muslim dengan PDB terbesar di antara negaranegara mayoritas muslim lainnya. PDB Indonesia pada 2019 mencapai USD 1.120 miliar melampaui Saudi dengan PDB USD 792 miliar dan Turki USD 760 miliar. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Indonesia dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus mediator atas segala pertikaian di antara negara-negara mayoritas berpenduduk muslim.
Dua kekuatan, yakni keislaman yang kosmopolit dan ekonomi yang besar, dapat menjadi senjata Indonesia dalam memainkan peran global, bahkan tidak hanya terhadap negara-negara berpenduduk muslim, tetapi juga kekuatan negara-negara maju. Bukankah Eropa harus ikut menanggung dampak konflik berkepanjangan di Timur Tengah, salah satunya membanjirnya arus pengungsi dan pencari suaka.
Meski tidak semua akar konflik di Timur Tengah bersumbu dari agama, konflik berkepanjangan itu membangkitkan aksi fundamentalisme dan radikalisme. Akibatnya, dunia menghadapi kekalutan dan menyatakan perang terhadap terorisme, terlebih banyak aksi teror itu yang mengatasnamakan Islam. Meskipun harus kita akui banyak yang keblinger dalam berislam dan menjadi pelaku terorisme, asosiasi Islam dan terorisme patut kita ubah di kebanyakan masyarakat Barat. Persepsi itu memang mengental seiring dengan berbagai propaganda Barat sendiri melalui film dan framing media.
Atas persoalan ini, Indonesia dapat menjadi pelopor bagi pemutus mata rantai aksi radikalisme dan terorisme dari sisi hulu. Salah satunya menguatkan diseminasi keislaman Indonesia sebagai ’’role model’,’ yang disemai dalam pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan. Selama ini, Indonesia juga telah berperan aktif dalam upaya memutus pendanaan terhadap tindak pidana terorisme dan pencucian uang. Klausul itu tertuang kuat dalam kewajiban setiap pelaku pada industri keuangan kita untuk memutus rantai kemungkinan pendanaan terorisme dan pencucian uang.
Terakhir, Indonesia dapat mendorong penguatan kerja sama ekonomi di antara negara-negara muslim. Langkah ini akan mendorong insentif di antara kedua pihak. Dengan begitu, pikiran dan energi mereka akan lebih terkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih fundamental dalam memperbaiki peradaban. (*)