Ada Vaksin, Prokes Tetap Jalan
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin berharap proses vaksinasi Covid-19 yang berlangsung mulai 13 Januari ini dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, vaksinasi merupakan penentu keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan segala dampaknya.
’’Jadi, masalah ekonomi dan sosial itu tergantung pada penanganan Covid-19. Dan penanganan Covid-19 sekarang penentunya adalah vaksinasi,’’ katanya di Jakarta Sabtu (9/1). Dia lantas mengingatkan setelah vaksinasi nanti, penerapan protokol kesehatan (prokes) tetap harus digalakkan.
Dalam berbagai kesempatan,
Ma’ruf selalu mengingatkan soal protokol kesehatan. Menurut Wapres, kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi diharapkan dapat menghentikan rantai persebaran Covid-19 di Indonesia. ’’Tetap terapkan 3M. Yakni, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan,’’ katanya.
Upaya tersebut kemudian didukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang sudah dijadwalkan pemerintah. Ma’ruf berharap pada 2021 ini pandemi Covid-19 dapat segera teratasi sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat segera pulih.
”Dengan begitu, bangsa Indonesia mampu bangkit kembali untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Yaitu, mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, keadilan, dan kemajuan,” lanjutnya.
Secara khusus, Ma’ruf Amin juga menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah merespons cepat dengan menerbitkan fatwa halal vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tak lantas mengabaikan protokol kesehatan meski sudah tersedia vaksin. Selain 3M, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, perlu ditambah 3T (tracing, testing, dan treatment).
”Vaksin belum jaminan. Masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” katanya.
Selain itu, Doni meminta narasi vaksin yang dibangun tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap penerapan protokol kesehatan serta abai terhadap bahaya Covid-19. ”Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nanti membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin, semuanya akan selesai, tidak,” tegasnya.
Dia mengatakan hal itu karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi penurunan kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena itu, dia meminta kepala daerah mengaktifkan kembali posko terpadu dalam rangka perubahan perilaku. ”Penurunan disiplin ini terjadi. Semakin lama, semakin bertambah tingkat berkurangnya disiplin,” ungkap Doni.
Proses vaksinasi akan dilakukan pada 13 Januari 2021 yang diawali oleh Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan serentak di 34 provinsi secara bertahap.