Ketua Dewan Wajibkan Rapat Daring
SURABAYA, Jawa Pos − Pimpinan DPRD Surabaya mengeluarkan kebijakan kepada para anggota dan pimpinan komisi untuk menggelar rapat secara virtual. Kebijakan rapat daring (dalam jaringan) atau online itu berlaku mulai hari ini (18/1) sampai 25 Januari.
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, hal itu merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pada kebijakan tersebut, ada pembatasan waktu hingga jumlah orang yang diperbolehkan bertatap muka. Di antaranya, maksimal 25 persen kapasitas ruang pertemuan. Di dewan, jumlah peserta hearing sulit diprediksi.
”Kadang yang diundang (untuk hearing, Red) lembaga A atau dinas B. Apakah yang datang hanya kepala dinas atau pimpinan instansi itu? Kan tidak. Hal itu yang menjadi pertimbangan kenapa rapatrapat di dewan wajib dilakukan secara daring,” kata pejabat yang akrab disapa Awi itu.
Politikus PDIP itu mengatakan, sejatinya kebijakan pimpinan bahwa semua jenis rapat seharusnya dilakukan secara virtual itu masih berlaku. Namun, memang ada beberapa tema pembahasan yang sulit dilakukan tanpa tatap muka. Karena itu, pimpinan dewan masih memberikan toleransi.
Namun, saat ini pimpinan dewan ingin mengambil sikap lebih tegas. Sebab, persebaran Covid-19 masih cukup mengkhawatirkan. ”Kali ini tidak ada toleransi. Pokoknya harus daring. Ini demi kebaikan dan kepentingan bersama,” tutur ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu.
Hingga sepekan atau sampai 25 Januari, pihaknya akan melihat hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Jika PPKM tidak dilanjutkan, rapat tatap muka bisa jadi diadakan lagi. Namun, protokol kesehatan (prokes) harus benar-benar diterapkan dengan baik dan dipatuhi.
Di kantor dewan, personel pengamanan dalam (pamdal) memang sudah tidak mengecek suhu tubuh kepada setiap orang yang masuk ke dalam gedung. Sebab, sudah alat pendeteksi suhu berbentuk monitor besar yang dilengkapi kamera pengontrol suhu. Pamdal hanya berjaga dan mengawasi setiap orang yang masuk.
Kamera tersebut secara otomatis akan merekam setiap orang yang masuk. Suhu tubuh secara otomatis juga terekam. Hasil pengecekan otomatis itu langsung diumumkan lewat pengeras suara yang juga bekerja secara otomatis. ”Kalau ada orang dengan suhu tubuh di atas 37 derajat Celsius, nanti pamdal yang meminta agar yang bersangkutan keluar dulu,” kata Awi.
Dia berharap seluruh anggota dan pimpinan komisi mematuhi aturan tersebut. Sebab, saat ini yang harus diwaspadai adalah klaster keluarga dan perkantoran. Kantor dewan termasuk yang rawan. ”Karena ini lembaga politik. Tempat rakyat untuk mengeluh. Banyak orang keluar masuk gedung dewan dan ini harus benarbenar diwaspadai,” jelas dia.