Bikin Gaduh dengan Judul Berita Pelintiran
KISRUH di tubuh Partai Demokrat ikut menarik perhatian produsen hoax. Mereka merekayasa judul sebuah berita agar terkesan bombastis dan bikin gaduh. Intinya menyebutkan, jika Partai Demokrat tidak direbut Moeldoko, maka akan berbahaya bagi Indonesia.
”Radikalis Nyaman Berlindung di Balik SBY, Moeldoko Disebut Tepat Rebut Demokrat. Kalau Tidak Amat Berbahaya Buat Indonesia,” begitu capture judul berita yang diunggah akun Facebook Ferry Ansyah pada 29 Maret 2021 (bit.do/PDBerbahaya).
Unggahan itu hanya berupa capture judul berita pelintiran dan provokatif yang dilengkapi foto Moeldoko. Sama sekali tidak ada berita di dalamnya. Namun, unggahan itu berhasil memicu puluhan komentar bernada saling hujat antara para alumni kelompok cebong dan kampret.
Saat ditelusuri, versi asli berita itu berjudul, Radikalis Nyaman Berlindung
Di Balik SBY, Moeldoko Disebut Tepat Rebut Demokrat. Diunggah oleh portal mediakita.co pada pada 29 Maret 2021. Isinya hanyalah tudingan sepihak juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, yang menyebut paham radikal tumbuh subur pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Meski demikian, di dalamnya sama sekali tidak ada kalimat yang menyebut kalau Parta Demokrat tidak direbut Moeldoko, maka akan bahaya bagi Indonesia. Anda dapat membacanya di bit.do/UlasanAsli.
Tudingan Kubu Moeldoko itu pun lansung direspons oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dia membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. AHY menegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah ideologi pancasila.
”Kami tegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar AHY di Kantor DPP Demokrat. AHY sendiri menegaskan bahwa PD menolak dengan keras ideologi radikal yang kini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Anda dapat membacanya di bit.do/BantahTudingan.
Kasus ”kudeta” di internal Partai Demokrat akhirnya terjawab oleh keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menolak hasil kepengurusan PD kubu Moeldoko. Menkum HAM Yasonna Laoly menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dengan alasan maladministrasi. ”Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna pada Rabu (31/3).