Benahi Skema Penyaluran Subsidi
LPG Nontunai, Listrik Langsung
JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah terus meningkatkan efektivitas subsidi untuk masyarakat. Khususnya subsidi liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji 3 kilogram dan listrik. Khusus untuk elpiji, pemerintah akan memberikan subsidi langsung secara nontunai mulai tahun depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berharap perubahan skema penyaluran itu bisa membuat subsidi lebih tepat sasaran. Sebab, saat ini subsidi elpiji 3 kilogram yang juga disebut elpiji melon itu masih diberikan secara terbuka. Elpiji melon juga masih diperjualbelikan secara bebas.
Seluruh lapisan masyarakat pun bisa membeli elpiji melon dengan mudah. Padahal, peruntukannya adalah masyarakat kelas bawah atau yang tidak mampu.
”Sebanyak 36 persen total subsidi itu dinikmati 40 persen masyarakat termiskin. Sebanyak 40 persen terkaya menikmati 39,5 persen subsidi. Itu yang enggak adil,” ujar Febrio dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR kemarin (7/4).
Evaluasi pemerintah menunjukkan adanya gap atau selisih harga jual antara yang ditetapkan Pertamina dan harga jual di pasaran. Selisih harganya bahkan mencapai Rp 7.000 untuk tiap tabung elpiji 3 kilogram.
Pemerintah pun usul agar skema penyaluran diubah menjadi tertutup atau langsung kepada konsumen. ”Dilakukan dengan perbaikan sistem DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Ini dilakukan lewat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka updating, verifikasi, dan validasi data. Sehingga datanya reliabel dan akurat,” urainya.
Febrio juga mencermati fakta bahwa 72,1 persen elpiji adalah impor. Hanya sekitar 27,9 persen yang berasal dari gas domestik.
Sejauh ini, kompensasi subsidi masih banyak dinikmati industri besar, bisnis besar, dan rumah tangga mampu. ”Ke depan, ini memang lebih dibuat jelas kebijakannya dan pelaksanaannya harus mengacu pada DTKS untuk memastikan subsidi diterima yang memang berhak,” kata Febrio.
Selain subsidi elpiji melon, subsidi lain yang bakal dibenahi adalah subsidi listrik dan pupuk. Direktur Jenderal Ke tenaga l istri kan Kementerian ESDM Rida Mulyana berharap subsidi langsung tersebut bisa dimulai tahun depan. Kebijakan itu akan membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi hingga Rp 22,12 triliun.
”Kira-kira asumsi penghematan atau belanja negara yang bisa kita kurangi itu mencapai Rp 22,12 triliun. Artinya, kalau pemilahan ini jalan, proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa tinggal Rp 32 triliun,” tuturnya kemarin.
Rida memerinci, total masyarakat yang menjadi pengguna listrik 450 VA subsidi berkisar 24,5 juta pelanggan. Namun, jika merujuk DTKS, jumlah yang berhak menerima subsidi hanya 9,3 juta.
Penghematan belanja negara akan terjadi jika 15,2 juta pelanggan golongan 450 VA yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik itu dihapus dari data. Ke depan, pemerintah memilah lagi data untuk 2022 dengan DTKS yang diperbarui.
”Tahun 2017 kita sudah punya contoh memilah rumah tangga 900 VA. Ada sedikit effort khusus. Nanti data DTKS yang terbaru pun dilakukan pemadanan ke lapangan sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Rida.