Imbangi Kenaikan Dana Operasional Kampung dengan Kinerja

SURABAYA, Jawa Pos – Dewan memberikan catatan khusus terkait dengan kenaikan biaya operasional RT, RW, dan LPMK yang baru disahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wakil rakyat itu meminta pengurus kampung tidak terlena dengan kenaikan anggaran tersebut. Mereka justru diminta untuk terus meningkatkan pelayanan kepada warga.

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono menyatakan, tujuan utama dinaikkannya biaya operasional itu tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui, selama ini banyak keluhan yang masuk ke komisi A maupun ke Fraksi PDI Perjuangan tentang pelayanan publik. Mulai pengurusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) hingga dokumen kependudukan.

’’Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armudji terus berinovasi dan melahirkan terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga Surabaya,” tutur Budi.

Kenaikan anggaran tersebut memang salah satu janji politik duet Eri-Armudji pada pilwali 2020. Janji yang disampaikan saat kampanye itu tidak sekadar janji. Anggaran untuk RT yang awalnya Rp 550 ribu per bulan kini jadi Rp 1 juta per bulan. Untuk RW, yang awalnya Rp 600 ribu sekarang menjadi Rp 1,25 juta per bulan. LPMK lebih besar. Yakni, dari Rp 700 ribu per bulan jadi Rp 1,5 juta per bulan. ”Benar-benar diwujudkan melalui program dan kebijakan,’ ujarnya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono memberikan pujian serupa. Dia menilai, realisasi program tak sekadar menebus janji yang terucap. ’’Tentu tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta kesejahteraan warga Kota Surabaya,’’ papar Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono.