Camat dan Lurah Awasi Kinerja RT dan RW

Minggu Ini Pelayanan Kelurahan Berjalan

SURABAYA, Jawa Pos - Seluruh RT, RW, dan LPMK di Kota Pahlawan sudah menerima tambahan biaya operasional. Persentasenya meningkat 100 persen. Melihat tingginya bantuan tersebut, pemkot meminta pemimpin wilayah itu meningkatkan kinerja.

Kepala Bagian Pemerintahan Achmad

Zaini menjelaskan, seluruh RT/RW dan LPMK mendapatkan tambahan biaya operasional. Perinciannya, 9.126 RT, 1.360 RW, dan 154 LPMK.

Besaran bantuan yang didapatkan bertambah. Untuk ketua RT, yang semula mendapatkan Rp 550 ribu per bulan naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Untuk ketua RW, yang sebelumnya mendapatkan Rp 600 ribu kini menjadi Rp 1.250.000 per bulan

J

Untuk ketua LPMK, biaya operasional yang diterima meningkat pesat. Besarnya Rp 1,5 juta. Bertambah Rp 800 ribu dari besaran sebelumnya. Semula, nominal yang didapatkan Rp 700 ribu.

Dengan peningkatan honor itu, pemkot berharap ketua RT, RW, serta LPMK terus membantu pemkot dalam memberikan pelayanan kepada warga. Tugas baru pun telah menanti.

Ada dua tugas baru. Pertama, ketiganya harus dekat dengan warga. Seluruh persoalan harus tuntas di tingkat wilayah paling rendah. Warga tidak perlu menyampaikan keluhan hingga ke kantor OPD. ’’Sesuai instruksi Pak Wali, ke depan pelayanan berhenti di tingkatan RT, RW, dan LPMK,’’ jelasnya.

Tugas kedua adalah pendataan. Pemkot meminta ketua RT, RW, serta LPMK mendata seluruh warga yang tidak mampu. Selanjutnya, data itu dimasukkan ke aplikasi.

Nah, agar tugas baru tersebut berjalan, pemkot menyiapkan pengawasan. Kinerja pemimpin wilayah itu dipelototi. Ada dua pihak yang bertugas mengawasi.

Pengawasan pertama dilakukan OPD pemkot. Beban itu berada di camat serta lurah. Setiap hari mereka melakukan pemantauan.

Selanjutnya adalah warga. Pemkot melibatkan warga untuk melihat kinerja pemkot. Hal itu bisa dipantau dari aplikasi. Misalnya, pengaduan yang masuk di aplikasi WargaKu. ’’Kami terus melakukan evaluasi,’’ tuturnya.

Pengawasan tersebut bakal berjalan selama sembilan bulan. Jika tambahan biaya operasional tidak berdampak pada kinerja RT, RW, dan LPMK, pemkot akan melakukan evaluasi.

Namun, ketika tambahan bantuan itu memicu peningkatan kinerja, pemkot telah menetapkan janji. Biaya operasional bakal ditingkatkan.

Wali Kota Eri Cahyadi telah merancang rencana. Honor itu bakal terus bertambah asal RT, RW, dan LPMK bekerja keras. Mereka harus turut serta membantu warga.

Alokasi dana itu berasal dari APBD. Menurut Eri, ketika RT, RW dan LPMK bekerja optimal, kinerja pemkot ikut meningkat. ’’Artinya, ada anggaran OPD yang nanti dialihkan ke RT, RW, dan LPMK,’’ tegasnya.

Sementara itu, pemkot terus berupaya meningkatkan pelayanan. Salah satunya, menambah petugas di kelurahan. Petugas dinas sosial (dinsos) dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) ditempatkan.

Kepala Dinsos Suharto Wardoyo menjelaskan, ada dua jenis pelayanan di kelurahan. Yaitu, program keluarga harapan (PKH). Lewat program itu, masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan pemerintah.

Jenis layanan kedua adalah bantuan pangan nontunai (BNPT). Pada masa pandemi Covid-19, pemberian bantuan itu sangat dibutuhkan. Tujuannya, meringankan beban warga dalam memperoleh sembako. ’’Minggu ini seluruhnya sudah siap,’’ terangnya.

Dispendukcapil menyiapkan empat jenis pelayanan di kelurahan. Di antaranya, permohonan akta kelahiran, permohonan akta kematian, legalisir dokumen kependudukan secara elektronik, serta layanan permohonan ganti nama yang membutuhkan penetapan pengadilan negeri. ’’Pelayanan tersebar di 154 kelurahan,’’ ucap Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji.