Dewan Kecewa Pengaduan Tak Direspons
Disampaikan saat Rapat LKPj dengan Dishub
SURABAYA, Jawa Pos - Rapat pansus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota tahun anggaran 2020 menjadi ajang bagi dewan untuk mengkritik langsung kepala dinas di forum resmi. Mulai hal strategis seperti program dinas hingga urusan teknis seperti telepon tak direspons.
Misalnya, yang terjadi pada rapat antara pansus LKPj dan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya di ruang komisi B, Sabtu (10/4). Ketua Pansus LKPj Anas Karno menceritakan adanya keluhan dari warga di Jalan Kapuas, Tegalsari, terkait rambu lalu lintas roboh dan mengganggu pengguna jalan. Bahkan, kejadian tersebut sampai memicu kemacetan. Agar segera mendapat penanganan, Anas berinisiatif melaporkan kejadian tersebut langsung ke Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad. Namun, pesan singkatnya tidak direspons. Berkali-kali ditelepon pun tak diangkat.
”Sampai hari ini (Sabtu, Red) pun tidak ada jawaban. Mbok dijawab oke lo awak dewe wes legawa. Elek-elek ngene awak dewe iki yo dewan, wakile rakyat,’’ tutur dia dengan nada kesal di forum itu.
Wakil Ketua Pansus LKPj Luthfiyah menimpali dan menceritakan pernah mengalami hal serupa. Namun, dia tidak ambil pusing. ’’Jarno mengko lak kuwalat dewe,’’ ucap politikus Gerindra itu.
Menanggapi hal tersebut,
Irvan pun meminta maaf. Dia beralasan saat itu dirinya sedang isolasi mandiri karena terpapar Covid-19. Selain itu, handphone yang lama sudah ganti. ’’Waktu itu saya sakit, Pak. Dan HP ini juga sudah ganti. Tapi, di sini enggak ada Pak WA (WhatsApp, Red) njenengan,’’ kata Irvan sembari menunjukkan ponselnya.
Anas masih tetap kecewa dan menilai respons terhadap keluhan warga begitu lambat. Bahkan, tidak mendapat respons dengan baik. ’’Iku aku sing lapor. Bagaimana kalau warga langsung? Apa malah tidak diperhatikan sama sekali? Tapi, ya sudahlah. Yang penting sudah ketemu dan ke depan harus ada perbaikan,’’ tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Terkait kinerja dishub selama 2020, pansus memberikan banyak catatan. Di antaranya, dari target retribusi parkir tepi jalan umum Rp 35,8 miliar, tercapai 49 persen atau Rp 17,7 miliar. Retribusi izin trayek lebih parah. Dari target Rp 437 juta yang ditetapkan, realisasinya hanya Rp 136 juta atau 31 persen.
Irvan mengatakan, capaian yang kurang maksimal disebabkan pandemi Covid-19. Selain ada realokasi dan refocusing anggaran kegiatan, ada beberapa sektor yang penerimaannya memang kurang optimal. Khususnya, retribusi parkir tepi jalan umum dan izin trayek.
Pansus LKPj juga menggelar rapat dengan dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH). Pansus menyoroti besarnya retribusi yang justru naik di tengah pandemi. Padahal, OPD lain ratarata mengalami penurunan. Plt Kepala DKRTH Kota Surabaya Anna Fajriatin mengaku bahwa hal itu disebabkan jumlah wajib retribusi bertambah. ’’Kita lakukan pendataan lagi dan penyisiran.
Loh, ternyata potensi retribusi kita ini masih besar,’’ katanya.
Beberapa sektor yang menjadi potensi retribusi di DKRTH, antara lain, pergudangan baru, perumahan baru, hingga restoran baru. Semuanya memiliki limbah sampah dan bisa dikenai retribusi. ’’Dari situ kami mencoba memetakan kembali potensi retribusi yang ada,’’ terangnya.
Selain dishub dan DKRTH, pansus juga mengundang empat OPD lain. Yaitu, dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan (DPUBMP), dinas kesehatan (dinkes), RSUD dr Soewandhie, dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Anas mengaku memang sengaja mengebut pembahasan pansus LKPj. Sebab, targetnya pekan depan harus selesai. ’’Karena nanti masih ada agenda penyusunan pandangan umum fraksi sebelum diparipurnakan,’’ jelas Anas.
Mbok dijawab oke lo awak dewe wes legawa. Elek-elek ngene awak dewe iki yo dewan, wakile rakyat.”
ANAS KARNO