Bopda Siswa Sekolah Umum dan Ponpes Disetarakan

Prinsip kami, jangan sampai ada anak Surabaya yang putus sekolah.’’

SUPOMO Kepala Dispendik Surabaya

SURABAYA, Jawa Pos – Perhatian pemkot pada bidang pendidikan tidak pernah pudar. Justru pemkot berupaya terus memberikan bantuan. Tujuannya, seluruh pelajar di Kota Pahlawan bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi.

Ada dua jenis bantuan yang disediakan. Yaitu, bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan corporate social responsibility (CSR). Saat ini pemkot menghitung kebutuhan anggaran yang harus dialokasikan.

Kepastian itu disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi seusai memantau vaksinasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Fithrah kemarin (12/4). Pria 43 tahun itu bertekad seluruh pelajar Surabaya harus mengenyam bangku sekolah. ’’Tidak ada lagi yang kesulitan sekolah,’’ paparnya.

Eri menjelaskan bentuk bantuan itu. Pertama, bopda. Bantuan tersebut akan diberikan bagi seluruh pelajar di metropolis. Tidak melihat jenis sekolah. Siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah umum, baik negeri maupun swasta, mendapatkan bantuan. Pelajar yang bersekolah di lembaga pendidikan agama juga mendapatkan kebijakan sama. ’’Insya Allah, keduanya akan kami cover,’’ terangnya.

Selain itu, besaran bopda menjadi perhatian. Tidak ada lagi perbedaan antara siswa sekolah umum dan yang belajar di ponpes

Keduanya dipastikan mendapatkan besaran bopda yang sama. Suami Rini Indriyani itu mengatakan bahwa pemkot tengah menghitung kebutuhan anggaran bopda bagi sekolah agama. Pemkot memelototi PAD. Kemudian menentukan jumlah bopda itu. Bantuan tersebut nanti berasal dari APBD. ’’Kami akan menentukan mulai kapan bisa meng-cover siswa di ponpes,’’ jelasnya.

Lain halnya dengan siswa yang masuk kategori tidak mampu. Bantuan pemkot itu bisa langsung diberikan. Tidak perlu menunggu penghitungan anggaran. Menurut

Eri, keluarga yang lemah ekonomi membutuhkan bantuan secepatnya agar anak didik bisa melanjutkan sekolah. ’’Langsung kami cover. Terutama untuk ponpes,’’ tuturnya.

Seluruh siswa yang bersekolah di lembaga agama dipastikan menerima bopda. Mulai MI hingga MTs. Dengan kebijakan itu, pemkot berharap mampu meringankan beban warga. Program sekolah gratis bisa dinikmati seluruh pelajar.

Bantuan kedua yang disiapkan adalah CSR. Pemkot meminta perusahaan ikut andil dalam memajukan pendidikan. Lewat program itu, siswa sekolah swasta bisa mendapatkan keringanan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Supomo menjelaskan, program CSR telah berjalan beberapa tahun lalu. Kebijakan itu tumbuh ketika pemkot melihat siswa sekolah swasta menanggung beban berat biaya pendidikan. Pemkot pun tergerak. Sejumlah pengusaha dikumpulkan. Alhasil, secercah harapan muncul. ’’Perusahaan bersedia membantu siswa,’’ jelasnya.

Dana CSR terkumpul. Kemudian, dana itu digunakan untuk membantu biaya pendidikan. Warga yang semula menanggung beban berat pendidikan kini terbantu. ’’Prinsip kami, tidak boleh ada siswa Surabaya yang putus sekolah,’’ katanya.(aph/c7/git)