Fokus Herd Immunity, Percepat Pemulihan Ekonomi
TIDAK butuh waktu lama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo untuk tanggap menyusun rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo 2020. Setelah diterima pada Selasa (30/3), DPRD Sidoarjo bersama seluruh perangkat daerah dan tim ahli melakukan rapat kerja terkait pembahasan LKPj pada Rabu (31/3).
”Kami meminta kepada pemerintah daerah agar rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sidoarjo 2020 dijadikan baseline
atau data dasar dalam menyusun RPJMD 2021–2026,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman.
Akibat pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, Usman meminta pemda fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan herd immunity dengan program vaksinasi. Pasalnya, jika tak dikendalikan dengan baik, pandemi tetap menjadi momok.
Pada 2020 saja, Kabupaten Sidoarjo sudah mengalami banyak ’’hantaman” ekonomi. Data BPS 2021 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada capaian kondisi makroekonomi. Beberapa indikator terpantau mengalami penurunan signifikan dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020.
Pada 2020, perekonomian Kabupaten Sidoarjo tercatat minus 3,69 persen. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 10,97 persen dari 4,72 persen pada 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin dari 5,32 persen pada 2019 menjadi 5,59 persen pada 2020. Karena itu, DPRD merekomendasikan percepatan terciptanya herd immunity pada akhir semester II 2021 sebagai prioritas.
Ada tiga cara strategis yang dipaparkan dalam rapat itu. Yaitu, melakukan identifikasi sektor perekonomian yang terpuruk karena dampak pandemi Covid-19, mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi, dan memperluas bansos yang tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi A Sullamul Hadi Nurmawan merekomendasikan seluruh petugas di bawah naungan pemerintah agar berpendapatan sesuai upah minimal kabupaten/kota (UMK). UMK Kabupaten Sidoarjo berada pada nominal Rp 4.293.581,85. Selain itu, direkomendasikan untuk penambahan jumlah satpol PP agar ideal dengan kebutuhan Sidoarjo. ”Saat ini baru ada 300an satpol PP. Belum sebanding dengan jumlah warga dan luas wilayahnya,” jelas Gus Wawan, panggilan akrabnya.
Banyak poin yang juga menjadi catatan Komisi B DPRD Sidoarjo. Bambang Pujianto selaku ketua memaparkan rekomendasi prioritas. ”Pendampingan terhadap UMKM perlu dioptimalkan dan dimaksimalkan. Perlu ada kejelasan dan tindak lanjut terhadap keberadaan UMKM serta bantuan permodalan untuk memajukan usaha,” terang Bambang.
Kepada dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suyarno merekomendasikan percepatan pembangunan sirkuit drag race di Kecamatan Tulangan. Fasilitas yang ditujukan bagi anak muda tersebut menurutnya sangat penting sebagai wadah penyaluran hobi. ”Sehingga mereka tidak balapan di jalanan dan membahayakan pengendara lain,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori berbicara tentang urusan kesehatan dalam wawancaranya bersama Jawa Pos. Program pembangunan puskesmas dan rumah sakit tipe D pada 2020 belum terlaksana karena adanya program refocusing anggaran. Untuk itu, pada 2021, dia meminta pemda membuat kajian pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
”Sidoarjo ini minimal membangun empat puskesmas baru setiap tahunnya. Termasuk juga membangun RS tipe D. Saat ini baru ada 27 puskesmas plus satu yang baru diresmikan. Dengan kebutuhan ideal 71 puskesmas,” papar Dhamroni.
Pemda harus fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan herd immunity dengan program vaksinasi. Pasalnya, jika tak dikendalikan dengan baik, pandemi tetap menjadi momok.’’
USMAN