Dispendik Himpun Persetujuan Wali Murid

Rancang SOP PTM

SURABAYA, Jawa Pos – Beragam persiapan dilakukan pemkot sebelum mengadakan pembelajaran tatap muka (PTM). Selain pemenuhan sarpras dan vaksinasi, saatinidinaspendidikan(dispendik) menghimpun persetujuan wali murid. Yang tidak kalah penting adalah menyusun standard operating procedure (SOP).

Kepala Dispendik Supomo mengungkapkan, awal tahun lalu pihaknya bertemu dengan wali murid. Rencana PTM disampaikan. Lengkap dengan protokol kesehatan (prokes) yang diterapkan. Dalam pertemuan itu, dispendik mendata orang tua yang sepakat dengan PTM. Bukan hanya itu, pihaknya juga menghimpun saran dan masukan warga. Hasilnya, mayoritas menghendaki sekolah kembali buka. ”Sayangnya, ketika itu terbentur dengan aturan PPKM mikro. PTM kembali tertunda,” paparnya

J

Nah, mendekati pertengahan tahun, pemerintah kembali memberikan angin segar.

Seluruh daerah bisa menghelat PTM asal prokes diterapkan dengan ketat. Supomo menuturkan, kebijakan itu harus ditindaklanjuti. Dispendik mengulang dari awal persiapan PTM. Sekolah harus menyiapkan sarpras. Mulai memasang wastafel hingga menyediakan thermo gun dan hand sanitizer. ”Jumlahnya lebih banyak karena yang dibuka SMP dan SD,” ujarnya.

Kesiapan guru juga menjadi perhatian. Seluruhnya harus mendapat suntikan vaksin. Baik itu guru negeri maupun swasta. Mulai tenaga pengajar TK hingga SMA. Hingga kini, 37.339 guru sudah disuntik vaksin. Vaksinasi bakal terus berlanjut. ”Tinggal guru SMA yang belum divaksin,” ungkapnya.

Simulasi kembali dilakukan. Minggu lalu, Wali Kota Eri Cahyadi meninjau SMPN 1 Surabaya. Tujuannya, mengecek kesiapan sekolah.

Mantan kepala dinas sosial (dinsos) itu menegaskan, dalam simulasi bukan hanya sarpras yang dilihat. Siswa dan guru juga dipantau. Seluruhnya harus memakai masker dan face shield. ”Kami tambahkan sarung tangan,” kata Supomo.

Materi pengajaran yang disampaikan juga ditelaah. Selain itu, kesiapan lain. Misalnya, ruang kesehatan bagi siswa yang sakit dan ruang tunggu bagi pelajar yang menunggu jemputan.

Yang tidak kalah penting, persetujuan wali murid. Dalam waktu dekat, pihaknya bertemu dengan perwakilan guru. Dispendik meminta guru menyampaikan rencana PTM kepada orang tua siswa. Sejurus kemudian, sekolah meminta timbal balik terkait dengan jumlah wali murid dalam satu sekolah yang sepakat dan tidak sepakat dengan PTM.

Pria yang pernah menjabat sebagai camat Kenjeran itu menjelaskan, seluruh warga tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Meski, ada wali murid yang tidak mengizinkan anaknya ikut PTM. ”Solusinya, yang tidak ikut PTM ikut pembelajaran daring,” jelasnya.

Seluruh aturan PTM nanti tertuang dalam satu wadah. Mewujud lewat SOP. Saat ini regulasi itu dimatangkan. Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Triaji Nugroho menjelaskan, di dalam SOP disebutkan prokes yang harus dipenuhi. Selain itu, seluruh sekolah diminta membentuk satgas mandiri. Pengawasan dilakukan dispendik dan satgas.

SOP itu juga mengatur pemeriksaan kesehatan siswa setiap hari. Rencananya, dispendik menggunakan tes GeNose. Cara itu dianggap paling memudahkan dan memiliki tingkat akurasi tinggi untuk memantau virus korona.

Aji –sapaan akrab Triaji Nugroho– menyatakan, pemakaian tes GeNose masih dikaji. Pihaknya mengajakparapakarikutterlibat. ”Apakahtetapdibutuhkan,”ujarnya.

Namun, menurut dia, tanpa tes GeNose tidak ada masalah. PTM tetap bisa berjalan seperti UTBK saat ini. Peserta cukup menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan memakai masker. Persiapan itu ditargetkan secepatnya tuntas. SOP rampung dibahas bulan ini. Sejurus kemudian, pemkot melakukan simulasi. ”Seluruh sekolah harus terus melakukan simulasi,” tegasnya.