Ditagih gara-gara KK Dipakai Ajukan Pinjol

Temuan Kelurahan Putat Jaya saat Verifikasi Data

SURABAYA, Jawa Pos – Verifikasi data ribuan penduduk dilakukan di semua kelurahan. Berbagai masalah pun ditemukan petugas di lapangan. Salah satunya yang terjadi di wilayah Putat Jaya, Sawahan. Banyak warga yang mengeluh menjadi korban pinjaman online (pinjol). Hal itu disebabkan ada oknum yang mengajukan pinjol, tapi masih menggunakan alamat identitas yang lama.

Sekitar dua ribu data kependudukan diverifikasi petugas. Data tersebut didapat dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Pendataan di Kelurahan Putat Jaya memang belum optimal. Sebab, petugas kelurahan masih berfokus pada penanganan Covid-19. ’’Sekarang masih jalan 20 persen, kami fokus ke penanganan Covid-19 dulu,’’ kata Lurah Putat Jaya Bryan Ibnu Maskuwaih.

Meski masih jalan 20 persen, setidaknya petugas menemukan beberapa masalah di lapangan. Salah satunya, banyak yang sudah tidak berdomisili di Putat Jaya. Sayang, alamat mereka belum pindah ke lokasi domisili sekarang. Hal itu menimbulkan beberapa masalah baru.

Warga resah karena ada belasan kasus pinjol yang menggunakan alamat lama. Padahal, mereka sudah tidak ada di Putat Jaya. Menurut Bryan, hal itu membuat lokasi tersebut menjadi zona merah. Akibatnya, warga yang hendak mengajukan kredit susah. ’’Lokasi itu semacam sudah ditandai bank, jadi saat ngajukan kredit sulit,’’ terangnya.

Selain berimbas pada lingkungan sekitar, kondisi tersebut membuat orang yang berada di dalam KK itu berurusan dengan bank. Mereka ditagih dan otomatis sulit saat mengajukan kredit karena masalah BI cheking. ’’Kasus ini terjadi karena ada orang yang menumpang di salah satu KK warga Putat Jaya,’’ jelas Bryan.

Nah, setelah lima tahun, orang yang numpang KK itu tak lagi berdomisili di Putat Jaya. Entah bagaimana ceritanya, kemudian keluarga tersebut ditagih pihak bank.

’’Jika terkena dampak, saya menyarankan warga melakukan pemblokiran ke dispendukcapil,’’ paparnya.

Sampai saat ini, masalah tersebut masih cukup banyak. Jumlahnya sudah belasan kasus. Bryan mengatakan, verifikasi sebenarnya dilakukan untuk mencocokkan data kependudukan yang ada sekarang. Tujuannya, memastikan warga tersebut tinggal di Surabaya. Sebab, angsuran BPJS Kesehatan warga dibiayai pemkot.