Siap untuk Refocusing Anggaran
Fokus Penanganan Virus Korona dan Pemulihan Ekonomi
GRESIK, Jawa Pos – Persebaran virus korona yang belum melandai menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Apalagi, penerapan PPKM darurat tidak menjamin penyelesaian masalah. Banyak warga, khususnya pelaku usaha, yang terkena imbas dari kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat itu.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad. Dia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19. ’’Apakah anggarannya masih relevan atau tidak? Kami siap mendukung pemerintah untuk kembali melakukan refocusing anggaran. Dengan catatan, untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,’’ jelasnya.
Tentu, hal tersebut akan mengurangi kegiatan lain yang bisa ditunda. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak krusial, agenda pemerintah yang bersifat seremonial, dan kegiatan serupa lainnya. ’’Sebab, pada 2020, total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 280 miliar,’’ ungkap politikus PKB itu.
Hal tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai hal. Mulai kebutuhan pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) 2020, sarana dan prasarana kesehatan, hingga insentif tenaga medis, termasuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak. ’’Namun, tahun lalu setidaknya ada Rp 40 miliar yang tidak terserap,’’ ujar politikus asal dapil 2 (Duduksampeyan–Cerme) itu.
Meskipun, ada banyak faktor yang mengakibatkan serapan tidak berjalan maksimal. Di antaranya, prosedur serapan yang mengharuskan bupati menerbitkan surat keputusan. ’’Kami harap hal serupa tidak terulang. Harus tancap gas untuk penanganan Covid dengan memanfaatkan berbagai sumber daya,’’ jelasnya.
Bendahara DPC PKB Gresik itu berharap penggunaan anggaran memprioritaskan fasilitas darurat. Misalnya, mendirikan tenda darurat untuk ruang isolasi maupun layanan kesehatan terbatas. ’’Seperti yang kita tahu bahwa semua rumah sakit sudah penuh. Dampaknya, banyak warga yang sulit mendapatkan layanan kesehatan,’’ terangnya.
Di sisi lain, dia berharap pemerintah menambah relawan. Tujuannya, membantu tugas para tenaga kesehatan. ’’Karena jumlahnya juga tidak sebanding dengan pasien. Tentu, relawan tersebut ditugaskan pada bidang yang proporsional sesuai kebutuhan,’’ harapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamin. Pihaknya mengaku segera mengagendakan evaluasi serapan anggaran refocusing. Sebab, APBD 2021 mengalokasikan dampak pandemi Covid19 sebesar Rp 80 miliar. ’’Evaluasi serapan anggaran nanti terhitung hingga Juni tahun anggaran 2021,’’ ucapnya.
Menurut Anha, panggilannya, total alokasi anggaran sebesar Rp 80 miliar hasil refocusing tersebut per Maret 2021. Anggaran itu digunakan untuk mendukung sejumlah kegiatan penanganan virus asal Tiongkok itu. Mulai sektor kesehatan hingga bantuan untuk masyarakat.
Ketua DPD Golkar Gresik itu mencontohkan refocusing anggaran untuk membantu insentif sebanyak 24.404 warga terdampak. Mereka berprofesi tenaga kependidikan (guru ngaji) dan marbut (penjaga masjid) tenaga formal serta nonformal dengan total anggaran sebesar Rp 5,3 miliar.
’’Masing-masing mendapat Rp 200 ribu. Belum termasuk sektor lain yang membutuhkan perhatian serius,’’ pungkasnya.