Tekan Defisit APBN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Jadi Penopang

JAKARTA, Jawa Pos – Tahun ini pemerintah optimistis bi- sa menekan defisit APBN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, proyeksinya bisa turun Rp 66,8 triliun. Namun, defisit diperkirakan masih ada di rentang 5,7 persen dari PDB.

”Proyeksi defisit kita akan lebih kecil dibandingkan APBN awal. (Target defisit, Red) APBN awal Rp 1.006,4 triliun, kita perkirakan akhir tahun di bawah itu, yaitu Rp 66,8 triliun lebih rendah, menjadi Rp 939,6 triliun,” ujarnya pada raker dengan Badan Anggaran DPR kemarin (12/7).

Dari sisi peneriman negara, sepanjang 2021 akan lebih tinggi mencapai Rp 1.734 triliun atau 101 persen dari target. Proyeksi itu tumbuh 6,9 persen.

Dia merinci, penerimaan kepabeanan dan cukai bakal mencapai 104,3 persen dari target atau lebih tinggi Rp 9,1 triliun, dari Rp 215 triliun menjadi Rp 224,1 triliun. PNBP (penerimaan negara bukan pajak) diproyeksi tumbuh lebih tinggi Rp 59,5 triliun, dari Rp 298,2 triliun menjadi Rp 357,7 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak diproyeksi masih rendah. Menkeu menyebutkan, 95,7 persen dari target atau lebih rendah sekitar Rp 53,3 triliun. Dari Rp 1.229,6 triliun menjadi Rp 1.176,3 triliun.

”Penerimaan negara kita akan mencapai Rp 1.760,7 triliun, sedikit di atas target APBN. Proyeksi itu sangat bergantung pada proyeksi ekonomi dan Covid-19, terutama nanti akan terlihat di perpajakan,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Dari sisi belanja, hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 98,2 persen dari target APBN sebesar Rp 2.750 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat bakal mencapai 98,7 persen dari pagu anggaran Rp 1.954,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai 96,9 persen dari pagu Rp 795,5 triliun.”APBN tetap bisa responsif membantu rakyat dan menjaga defisitnya dalam tingkat yang makin hati-hati,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menambahkan, pihaknya berpartisipasi dalam pembiayaan APBN melalui pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Hingga Juni 2021, BI telah membeli SBN mencapai Rp 120,83 triliun.

”Perinciannya melalui lelang utama Rp 45,375 triliun dan green show option Rp 75,459 triliun,” ucap Perry. Selain itu, bank sentral membeli SBN dari pasar sekunderRp8,6triliun.Itudilakukan dalam rangka stabilisasi nilaitukarrupiahdanpasarSBN.

Untuk APBN 2020, BI dan pemerintah melakukan burden sharing. Baik melalui pasar perdana maupun dengan mekanisme private placement. Total pembelian SBN dari pasar perdana sebesar Rp 473,42 triliun. ”Kami berkomitmen melakukan sinergi koordinasi yang erat moneter dan fiskal agar bersama-sama dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional,”ucapnya.