Dewan Desak Stimulus Rakyat Digelontorkan

JAKARTA, Jawa Pos – Rencana pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat perlu diimbangi dengan kebijakan lainnya. Kebutuhan jaring pengaman sosial untuk masyarakat dinilai penting sebagai dampak dari berlakunya pembatasan.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya sepakat jika PPKM darurat dilanjutkan. Sebab, situasi belum menunjukkan tanda-tanda membaik, justru terus mencatatkan rekor paparan Covid-19 yang mengkhawatirkan.

Namun, politikus yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah mengimbangi perpanjangan PPKM dengan menggulirkan dana stimulus secara masif. ”Minimal ada pengganti untuk biaya hidup,” ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (15/7).

Jika mengamati pelaksanaan PPKM darurat yang berjalan, Awiek melihat ada tekanan ekonomi yang besar dialami rakyat. Nah, jika PPKM diperpanjang tanpa ada stimulas ekonomi, hal tersebut akan menyulitkan sektor informal dan UMKM.

Legislator PPP itu juga menilai ada kekeliruan dalam pelaksanaan PPKM darurat saat ini. Di mana alokasi jaring pengaman sosial belum digulirkan, tapi pembatasan masif sudah dilakukan. ”Harusnya sejak PPKM pertama dilaksanakan dana pencairan,” imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun sepakat soal kebutuhan pencairan bantuan. Sebab, mayoritas UMKM saat ini tengah sekarat secara bisnis. ”60 sampai 70 persen dia habis punya omzet,” ujarnya.

Selain itu, Ihsan meminta satgas penanganan Covid-19 konsisten untuk membubarkan kerumunan. Jika kegiatan ekonomi dibatasi, tapi kerumunan dibiarkan, dia menilai PPKM darurat akan sia-sia. Yang terjadi kemudian ekonomi ambruk, tapi pandemi tidak teratasi. ”Akhirnya UMKM yang jadi korban,” tegasnya.