Para Jenderal OPM Tolak Otsus karena Tak Libatkan Warga Papua

JAYAPURA, Jawa Pos – Sejumlah jenderal lapangan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menolak pengesahan revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) yang dilakukan di DPR kemarin (15/7). Meski berada di hutan, rupanya mereka ikut memantau perkembangan politik terkini di Jakarta.

Dari rilis yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom serta diterima Cenderawasih Pos dan Jawa Pos kemarin, pihaknya mengklaim bahwa mayoritas orang asli Papua menyatakan sikap menolak otsus jilid II. Sebab, otsus tersebut dibahas tanpa pernah membuat perjanjian dengan orang asli Papua yang berjuang menuntut hak politik penentuan nasib sendiri. Otsus juga dianggap bukan solusi penyelesaian masalah status politik Papua dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

”Tidak ada otonomi khusus yang seperti Indonesia lakukan tanpa perjanjian dengan penduduk pribumi. Jadi, kami anggap cara Indonesia yang tidak berkompromi dengan orang asli Papua adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dan melawan hukum,” tulis Sebby dalam rilisnya.

Dia meneruskan pesan Brigadir Jenderal Egianus Kogeya yang sebelumnya menyampaikan pernyataan sikap didampingi beberapa jenderal lapangan yang memegang senjata. Tampak di foto yang dikirim, ada latar belakang bendera Bintang Kejora.

Pengesahan UU Otsus itu akan disikapi dengan terus melakukan perlawanan hingga Papua memperoleh kemerdekaan penuh. Selain Egianus, Sebby menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan sejumlah jenderal lapangan. Yakni, Jenderal Silas Ellmin Kogeya, Jenderal Daniel Yudas Kogoya, Jenderal Daud Yiginap Lokbere, serta seluruh pejuang revolusioner sejati yang sudah meninggal. Rilis itu ditulis atas nama pengungsi Ndugama dengan jumlah 46.752 orang yang sudah meninggal, termasuk mereka yang dihilangkan secara paksa.