Pemerintah Diminta Perbaiki Pola Komunikasi Pandemi

JAKARTA, Jawa Pos – Tren menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah menghadapi pandemi harus menjadi alarm. Jika tidak, hal itu akan terus merosot dan berpotensi menciptakan persoalan stabilitas politik.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada Minggu (18/7). Aditya menilai data tersebut harus direspons dengan kinerja yang lebih baik. ”Itu alarm bagi seluruh elemen pemerintahan yang sedang berjibaku dengan pengendalian Covid-19,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (19/7).

Seperti diketahui, dalam survei LSI, kepuasan terhadap kinerja presiden ada di angka 59,6 persen. Angka itu turun dibandingkan kepuasan pada akhir 2020 di angka 68,9 persen. Di survei yang sama, hanya 43 persen masyarakat yang percaya bahwa presiden mampu mengatasi pandemi. Lagi-lagi, itu turun dibandingkan data akhir 2020 yang ada di angka 60 persen.

Aditya menengarai, angka riil per sekarang bisa jadi lebih tinggi. Sebab, sampel survei tersebut dilakukan sejak sebulan lalu. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir, telah ada kebijakan PPKM darurat dan melonjaknya angka penularan Covid-19. ”Situasi sekarang jauh lebih mengkhawatirkan ketimbang pengambilan data sebulan lalu,” imbuhnya.

Selain kinerja penanganan pandemi, alumnus Universitas Hamburg, Jerman, itu menyoroti cara komunikasi publik pemerintah. Misalnya, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi terkait klaim terkendalinya pandemi. Kelemahan komunikasi politik itu perlu menjadi satu catatan serius agar tidak terulang. ”Harus segera diperbaiki dan diatasi agar publik memiliki kenyamanan dalam masa pandemi yang tidak menentu ini,” tuturnya.