Resmi PM, Kishida Percepat Pemilu
Tak Mau Bernasib seperti Suga
TOKYO – Fumio Kishida kemarin (4/10) resmi menggantikan Yoshihide Suga sebagai perdana menteri (PM) Jepang. Di hari pertamanya, politikus 64 tahun itu tak hanya mengungkap daftar anggota kabinetnya, tapi juga menyerukan percepatan pemilu dari November ke 31 Oktober. Parlemen akan dibubarkan 14 Oktober nanti.
Waktu yang ditetapkan Kishida itu lebih cepat beberapa pekan dari perkiraan banyak pihak. Hal itu pun mematahkan prediksi. Sebab, Partai Demokratik Liberal (LDP) yang mengusungnya butuh waktu untuk menguatkan barisan. Namun, perkiraan para pakar salah. Kishida justru ingin memanfaatkan momen masa awal jabatannya. Istilahnya, ini masih masa bulan madu. Belum ada cela di pemerintahannya.
Jika dia bisa menggalang banyak suara untuk partainya dalam pemilu nanti, otomatis mayoritas kursi di parlemen bakal diamankan. Artinya, kebijakan-kebijakan yang diambilnya nanti bisa disetujui tanpa banyak perlawanan dari oposisi. Saat ini kondisi penularan Covid-19 di Jepang juga menurun. Mendadaknya jadwal pemilu membuat posisi oposisi tertinggal di belakang.
”Kishida tidak membuang waktu sama sekali,” ujar Tobias Harris, pengamat politik di Center for American Progress, seperti dikutip The Guardian. Jika nanti menang, ditambah memenangi pemilu majelis tinggi tahun depan, Kishida tak perlu mengurusi pemilu hingga tiga tahun ke depan.
PM ke-100 Jepang itu punya banyak tugas agar tidak bernasib sama seperti Suga. Di awal masa jabatannya, dukungan untuk Suga mencapai 70 persen di beberapa survei. Namun, kinerja negatif penanganan pandemi –yang diperparah saat pergelaran Olimpiade musim panas– membuat popularitasnya merosot. Suga hanya menjabat setahun sebelum akhirnya mundur.
Penanganan Covid-19 jelas menjadi PR utama Kishida. Dia harus menjaga momentum rendahnya angka penularan di Negeri Sakura. Dengan begitu, tekanan pada tenaga kesehatan rumah sakit berkurang.
Penduduk Jepang yang sudah lelah dengan penyebaran virus SARS-CoV-2 berharap bisa kembali hidup normal.
”Saya ingin menghadapi masa depan dengan perasaan dan tekad kuat,” tegas Kishida kemarin, seperti dikutip Agence France-Presse.
Dari 20 menteri di kabinetnya, Kishida menempatkan tiga perempuan. Hal itu seolah menyoroti buruknya Jepang dalam afirmasi politik. Ada belasan sosok baru, tapi dia juga mempertahankan wajahwajah lama di kementerian. Misalnya, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi. Motegi adalah alumnus Harvard yang memimpin negosiasi perdagangan utama di Jepang, sedangkan Kishi adalah saudara mantan PM Shinzo Abe.
Di sisi lain, ancaman dari Korea Utara (Korut) turut menghantui pemerintahan Kishida. Belakangan, Pyongyang aktif menguji coba misil buatannya. Empat misil diluncurkan kurang dari sebulan.
Saat ini, negara yang dipimpin Kim Jong-un itu melunak. Mereka mengaktifkan lagi komunikasi yang menghubungkan Korut dan Korea Selatan (Korsel).
Agustus lalu, sambungan telepon itu dimatikan Korut. Namun, kemarin ia sudah bisa dipakai lagi.
Langkah tersebut diambil beberapa hari setelah Jong-un menyatakan siap membuka komunikasi, sebagai tawaran rekonsiliasi bersyarat. Salah satunya adalah sikap Korsel terhadap pemerintah Korut.
”Dengan pulihnya jalur komunikasi Korea Selatan-Utara, pemerintah mengevaluasi bahwa landasan untuk memulihkan hubungan antarKorea telah tersedia.” Demikian pernyataan Kementerian Unifikasi Korsel, seperti dikutip BBC.