Imbas Urbanisasi, Banyak Keluarga Masih Ngontrak
Mayoritas Terjadi di Wilayah Perkotaan
SURABAYA – Jumlah rumah tangga di Jatim yang belum memiliki tempat tinggal sendiri masih cukup tinggi. Kondisi itu mayoritas dipicu fenomena urbanisasi dari wilayah pedesaan ke perkotaan.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang dirilis bulan lalu, situasi tersebut mayoritas dialami keluarga yang tinggal di kota-kota besar dengan aktivitas industri, jasa, dan perdagangan yang tinggi.
Tertinggi adalah Surabaya. Sebanyak 31,74 persen rumah tangga di ibu kota provinsi tersebut masih menempati rumah berstatus sewa/ kontrak. Sementara itu, yang mempunyai rumah berstatus milik sendiri mencapai 54,40 persen.
Kota Malang menempati urutan kedua dengan persentase keluarga yang masih ngontrak/sewa rumah mencapai 25,67 persen. Disusul Kota Madiun yang mencapai 11,58 persen. Dua daerah lain dengan cukup banyak jumlah keluarga ngontrak/sewa rumah adalah Kota Pasuruan dan Sidoarjo.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Jatim Baju Trihaksono menyatakan, fenomena itu dipengaruhi arus. ’’Perantau yang mengadu nasib ke perkotaan tak semuanya mampu memiliki rumah,’’ katanya.
Mereka yang belum mampu harus menyewa rumah untuk tempat tinggal. Meski sebenarnya, banyak perantau di kampung itu yang juga mempunyai tanah atau rumah milik orang tua.
Untuk mengatasi fenomena tersebut, pemprov telah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di perkotaan besar. Di Surabaya, tercatat ada empat rusunawa yang bisa disewa. Syarat bagi penyewa adalah mereka warga Jatim, tetapi ber-KTP luar Surabaya. Itu belum termasuk sejumlah rusunawa yang dibangun pemkot untuk warga Surabaya.
Selain itu, pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota terkait penyediaan lahan dan rumah subsidi murah untuk warganya. ”Kewenangan penyediaan lahan perumahan dan subsidi diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Danny Wahid mengatakan, banyaknya rumah tangga di perkotaan yang tak memiliki rumah sendiri cukup wajar. ”Sebab, harga tanah dan rumah di perkotaan melambung dan tak terjangkau oleh banyak masyarakat,” katanya.
REI sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana huni (rusunami) di perkotaan. Skemanya, pemerintah menyediakan lahan, sedangkan swasta atau pengembang siap membangun unitnya. ”Tapi, sampai sekarang pemerintah daerah belum ada yang mau,” ucap pria yang juga menjabat ketua BPOD DPD REI Jatim itu.