KPU Setuju Pangkas Tahapan

Golkar Usulkan Presiden Konsolidasi Isu Pemilu

JAKARTA – Penetapan jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali tertunda. Sedianya jadwal itu akan diputuskan kemarin (6/10) dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, penyelenggara pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di gedung DPR. Namun, Mendagri Tito Karnavian batal hadir. Dalam suratnya kepada pimpinan Komisi II DPR, mantan Kapolri tersebut beralasan harus menghadiri rapat kabinet di Istana Negara. Jadwal dua rapat itu berdekatan.

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menghormati penundaan tersebut. Sebab, hal itu bukan lagi persoalan. Pertimbangannya terkait dengan usulan baru di mana KPU siap memangkas tahapan menjadi 20 bulan agar lebih efisien sebagaimana masukan sejumlah pihak. Nah, dengan tahapan yang lebih pendek, start pemilu tak perlu digelar Januari 2022. Hal itu bisa dimulai pertengahan 2022. ”Sementara ini KPU tetap akan melaksanakan berbagai persiapan,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Terkait progres pembahasan rapat konsinyasi, Pram (sapaan Pramono Ubaid Tanthowi) mengakui, belum ada kesepakatan, baik dengan Kemendagri maupun dewan. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. Namun, dia membantah jika KPU menolak negosiasi. Sebab, secara prinsip KPU tidak mematok tanggal coblosan harus 21 Februari 2024. Selama ada kecukupan waktu untuk tiap-tiap tahapan, jadwal itu bisa digeser. ”Sehingga secara teknis bisa dilaksanakan dan tidak menimbulkan beban yang terlalu berat,” jelasnya.

Karena itu, dalam rapat terakhir, KPU juga telah mengajukan opsi kedua. Yakni, hari H pemilu bisa digelar pada 15 Mei 2024 dengan catatan coblosan pilkada digeser. Dalam kajian KPU, tanggal ideal pelaksanaan pilkada serentak adalah 19 Februari 2025. Konsekuensinya, diperlukan dasar hukum tambahan dengan merevisi UU Pilkada.

”Karena mengundurkan jadwal pilkada yang telah ditentukan oleh UU Pilkada (pada) November 2024 ke bulan Februari 2025,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membantah telah terjadi deadlock soal penetapan jadwal pemilu. Menurut dia, yang ada hanya pematangan konsep. ”Semua orang bisa terlibat, bisa beri saran dan masukan. Sehingga kita bisa menemukan konsep yang betul-betul sesempurna mungkin,” terang dia kemarin.

Doli mengatakan, salah satu penyebab yang membuat rapat belum menghasilkan kesepakatan adalah adanya dua desain. Yaitu desain dari tim kerja bersama dan desain dari pemerintah. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, dirinya tahu persis proses yang dilakukan pemerintah hingga sampai mengusulkan 15 Mei. Kemendagri melakukan rapat terbatas (ratas) bersama presiden dua kali. Kemudian rapat-rapat lain yang dipimpin Menko Polhukam dan Mendagri.

Artinya, terang Doli, pemerintah sangat serius menyiapkan Pemilu 2024. Hal tersebut menepis spekulasi akan ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau isu tiga periode. ”Jadi, saya katakan, posisi pemerintah very clear siapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan baik,” tegasnya.

Doli menuturkan bahwa pemilu adalah hajatan semua pihak. Maka perlu dibangun konsensus bersama. Menurut dia, makin banyak dilakukan konsolidasi akan makin baik. Termasuk dari kepala negara. Partai Golkar siap mendukung jika ada inisiatif dari presiden untuk membangun komunikasi dengan seluruh ketua umum parpol. ”Dalam rangka mencari konsep dan desain yang ideal dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ucapnya.