Jumlah Desa Mandiri dan Maju Jawa Timur Tertinggi Se-Indonesia
JATIM Sejahtera yang menjadi salah satu program dalam Nawa Bhakti Satya yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terbukti bukan hanya wacana. Inovasi dan konsistensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam mewujudkannya kini membuahkan hasil. Pemprov berhasil mengentaskan 7.724 desa di Jatim dari status tertinggal.
Dalam data Indeks Desa Membangun Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jatim masih memiliki tiga desa tertinggal. Sedangkan pada tahun ini, tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim. Padahal, menurut data Surat Keputusan (SK) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 201 Tahun 2019, jumlah desa tertinggal di Jatim sebanyak 363 desa. Perkembangan pesat pun dialami Jatim dari 2019 ke 2021.
Berdasar data Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Kementerian Desa PDTT, jumlah desa mandiri dan maju di Jatim tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia. Tercatat 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah itu, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jatim. Desa dengan status maju di Jatim juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kemajuan tersebut tentu membanggakan. ”Sebab, hal itu membuktikan bahwa Jatim mampu tumbuh baik berdasar indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang menjadi dasar pengukuran IDM. Semuanya karena sinergi berbagai pihak dan konsistensi untuk terus melakukan langkah nyata demi kemajuan Jatim,” ujarnya.
Demi mengentaskan desa dari ketertinggalan, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Rp 15,1 miliar pada 2021 untuk 151 desa mandiri melalui program Desa Berdaya. Pada 2020 dan 2021, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran Rp 20,1 miliar untuk penguatan permodalan BUMDesa dengan sasaran 301 BUMDesa. Untuk Program Jatim Puspa tahun 2020, dialokasikan Rp 22,6 miliar untuk 7.981 KPM di 117 desa. Untuk tahun 2021, dialokasikan Rp 15,6 miliar untuk 5.294 KPM di 175 desa.