Masih Diwarnai Penolakan Warga

Percepat Vaksinasi di Wilayah Atensi

SURABAYA – Percepatan vaksinasi di wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah tengah dikebut. Yang jadi atensi adalah Bangkalan yang masuk wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila.

Selain itu, percepatan serupa sedang dilangsungkan di tiga kabupaten di Pulau Madura. Meski sudah ada intervensi, pelaksanaan di lapangan tidak mudah. Kesadaran publik masih jadi pemicu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Erwin Astha Triyono mengatakan, saat ini percepatan vaksinasi dilaksanakan di Bangkalan dan sekitarnya. Mobil-mobil ambulans keliling diterjunkan untuk mendatangi warga. ”Selama lima hari, paling tidak sudah bisa mencapai 50 ribu dosis. Untuk capaian rata-ratanya 10 ribu per hari,” ucapnya kemarin.

Data percepatan itu setidaknya terlihat dari naiknya persentase capaian vaksinasi selama lima hari di Bangkalan. Pada 7 Oktober, vaksinasi dosis pertama di Bangkalan mencapai 24,52 persen. Pada 12 Oktober, capaiannya naik menjadi 27,19 persen.

Kendala vaksinasi di Bangkalan memang mencari target sasaran vaksin. Belum semua warga di sana mau divaksin. Ajakan untuk mau divaksin merupakan tantangan berat. ”Makanya kami bekerja sama dengan semua pihak,” ucapnya.

Vaksinator dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas-puskesmas. Guna mencari target warga untuk divaksin, pemprov bekerja sama dengan TNI/Polri. Hasil kerja sama itu cukup signifikan dalam beberapa hari ini.

Percepatan vaksinasi juga dilakukan di wilayah lain di Madura. Tantangan utamanya sama, yaitu penolakan warga. Bahkan di Pamekasan, sebuah insiden mewarnai jalannya vaksinasi.

Sejumlah warga terlibat bentrok dengan anggota TNI di depan RSUD Waru. Penyebabnya masih simpang siur. Dugaan awal, konflik itu terjadi karena warga menolak untuk menuruti imbauan petugas. Namun, versi lainnya, konflik terjadi karena ada dugaan pemaksaan yang dilakukan petugas di lapangan.

Sementara itu, Dandim 0826/ Pamekasan Lektol Inf Tedjo Baskoro menerangkan, insiden tersebut bukan bentrok. ”Itu salah paham saja,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Madura kemarin (13/10).

Menurut Tedjo, insiden itu merupakan dialog tentang dasar hukum vaksinasi. Tidak ada pemaksaan untuk mempercepat vaksinasi agar yang belum divaksin segera divaksin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam meminta agar vaksinasi tidak dilakukan dengan cara yang tak humanis. Sebab, itu bisa menambah beban psikologis warga.