Anggaran Riset Tidak Lagi Jadi Kendala
Prioritaskan Penelitian yang Eksplorasi Green Economy
JAKARTA – Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan bisa tetap efektif meski merupakan penggabungan dari lima lembaga riset. Sebab, Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengarah BRIN kemarin (13/10).
Pelantikan Dewan Pengarah BRIN berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN. Selanjutnya, menteri keuangan dan menteri Bappenas menjadi wakil ketua. Anggotanya berasal dari praktisi dengan berbagai latar pendidikan. Dewan Pengarah BRIN akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebutkan, tugas dewan pengarah adalah memberikan panduan dalam konteks makro. Mereka tidak turut dalam proses penelitian. ”Detailnya akan dibahas dalam rapat dewan pengarah,” ujarnya saat ditemui seusai pelantikan.
Menurut dia, ada banyak keuntungan ketika dewan pengarah terdiri atas berbagai unsur. Handoko menyebutkan bahwa lembaganya memerlukan politisi dan teknokrat. ”Kalau dalam undang-undang, dewan pengarah ini memang tidak melakukan riset. Riset tanggung jawab saya,” katanya.
Adanya dewan pengarah diharapkan dapat menghilangkan kendala fundamental. Misalnya, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan anggaran. Hal itu terkait dengan disatukannya lima lembaga riset. ”Saya mengumpulkan semua periset dan unit riset,” ujarnya.
Handoko juga menyinggung
soal anggaran. Beberapa peneliti mengeluhkan dana penelitian yang kecil. Nah, dengan dikumpulkannya lembaga riset, dana riset diharapkan bertambah besar. ”Anggaran kececer ke manamana dan kecil,” ungkapnya.
Tahun depan anggaran BRIN mencapai Rp 6,1 triliun. Dana itu belum termasuk dana litbang kementerian. Dana tersebut digunakan untuk riset.
Rencananya, riset yang menjadi prioritas adalah riset yang bisa mengeksplorasi green economy, blue economy, dan digital economy. Indonesia dinilainya memiliki kekayaan laut dan hutan yang belum terekspos. Jika ada penelitian, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah di sektor tersebut.
Keluhan periset lainnya adalah manajemen. Selama ini lembaga penelitian berjalan sendiri-sendiri sehingga beban manajemen ada pada periset. ”Seharusnya periset ini dilayani,” ucapnya. Hal itu mulai diubah dengan adanya BRIN. ”Pada 1 Januari (2022) mulai dengan manajemen yang baru,” imbuhnya.