Sejumlah Catatan di Sektor Pelayanan Dasar
GRESIK – Kalangan legislatif menyoroti rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2022. Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Itulah yang disampaikan dalam pandangan umum setiap fraksi saat rapat paripurna akhir pekan lalu (16/10).
RAPBD 2022 ditargetkan Rp 3,554 triliun. Dalam perincian pembahasan, anggota Fraksi Gerindra Abdullah Munir menyampaikan bahwa anggaran di bidang pendidikan direncanakan mencapai Rp 955 miliar. Angka tersebut lebih besar Rp 61,9 miliar daripada APBDP 2021. Kenaikan itu ditujukan untuk belanja operasi. Belanja modal mengalami penurunan. ”Lalu, apakah dengan kebijakan itu kualitas pendidikan bisa naik?” katanya.
Begitu pun bidang kesehatan. Pada tahun mendatang, pemerintah berencana mengalokasikan Rp 558,556 miliar. Angka tersebut berkurang sekitar Rp 131,38 miliar jika dibandingkan dengan APBDP 2021. Pihaknya berharap penurunan pos anggaran itu tidak berdampak pada penanganan pandemi. ”Baik vaksinasi maupun belanja kesehatan lainnya. Termasuk program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ujar politikus senior tersebut.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKB Syahrul Munir. Menurut dia, anggaran untuk dinas pendidikan sebaiknya diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan fasilitas kegiatan belajar-mengajar. Baik kelayakan bangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium maupun media belajar lainnya. ”Harus mendapat prioritas pada belanja pendidikan, baik itu untuk sekolah negeri maupun swasta,” tegas Syahrul.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta secara terperinci data persentase dan nominal belanja pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta. Kondisi di lapangan, masih terjadi ketimpangan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal di sekolah-sekolah. ”Perlu penyamarataan agar tidak ada lagi sekolah yang difavoritkan. Begitu pun sekolah yang dianggap berkualitas rendah,” tutur Syahrul.
Pihaknya juga menyinggung kinerja BUMD Gresik Migas. Selama ini perusahaan pelat merah itu belum mampu memaksimalkan pengelolaan minyak. Padahal, itulah tugas pokok selain mengelola gas. ”Karena minyak menjadi kebutuhan dasar, khususnya di bidang perikanan dan pertanian. Perlu diingat, sektor tersebut juga menjadi mayoritas profesi masyarakat,” terangnya.
Pihaknya berharap pemanfaatan dan pengelolaan minyak dimasukkan dalam prioritas pada 2022. Kelangkaan minyak yang masih terjadi tentu berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. ”Perda pemberdayaan dan perlindungan nelayan juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur maupun sarana-prasarana stasiun pengisian bahan bakar (SPBB),” tegasnya.
Perumda Giri Tirta juga tidak luput dari catatan kalangan legislatif. Apalagi setelah disuntik dana penyertaan modal Rp 66,613 miliar dari APBD. Pemkab Gresik harus serius mengawasi Perumda Giri Tirta.