Sorotan di Kasus HAM dan Koalisi Gemuk

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa kasus pelanggaran HAM berat juga masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko WidodoMa’ruf Amin. Sejak awal Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjabat sampai saat ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung tuntas.

”Belum ada perkembangan yang berarti dari pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Baik melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial seperti yang sudah dijanjikan berkali-kali,” beber Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kemarin (20/10).

Menurut dia, kendala penyelesaiannya ada di internal pemerintah. Bukan faktor eksternal. Buktinya, meski Presiden Jokowi sudah menyampaikan arahan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, upaya penyelesaiannya jalan di tempat.

”Koordinasi dan implementasi keinginan presiden tidak cukup kuat untuk dijadikan prioritas yang harus ditangani segera,” ungkap Beka. Namun, Komnas HAM melihat masih ada peluang bagi pemerintah untuk menuntaskan pekerjaan rumah itu. Beka juga memastikan Komnas HAM tidak akan berhenti mendorong presiden supaya kasus-kasus itu diselesaikan. ”Komitmen pemerintah ada, tinggal ditagih janjinya supaya korban, keluarga korban, tidak menunggu terlalu lama,” ujarnya.

Di sisi lain, Partai Demokrat menilai situasi politik merupakan catatan terbesar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menunjukkan naiknya persentase masyarakat yang menilai kondisi politik memburuk. Yakni, dari 14,5 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen per September 2021. ”Masyarakat Indonesia menilai, kondisi politik memburuk dalam dua tahun terakhir,” papar Herzaky.

Selain itu, Partai Demokrat memberikan catatan terkait koalisi pemerintahan yang semakin gemuk, hingga 82 persen. Herzaky khawatir, hal itu akan berdampak pada mulusnya berbagai kebijakan. Namun, belum tentu itu berpihak kepada masyarakat luas.