Antusiasme Calon Belum Terlihat

Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu

JAKARTA – Masa pendaftaran calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022–2027 sudah berlangsung tiga hari. Namun, hingga kemarin (20/10), antusiasme publik terpantau belum tinggi.

Anggota Tim Seleksi (Timsel) KPUBawaslu Betti Alisjahbana mengungkapkan, belum banyak calon yang mendaftar. Hingga kemarin (20/10) sore, yang sudah memasukkan berkas pendaftaran masih bisa dihitung jari. ”Sudah ada tiga orang yang mendaftar untuk KPU,” ujarnya kepada Jawa Pos. Untuk calon anggota Bawaslu, belum ada yang mendaftarkan diri.

Terkait masih minimnya jumlah pendaftar, Betti mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat. ”Salah satunya akan dilaksanakan pada Kamis besok (hari ini, Red),” imbuhnya.

Disinggung soal adakah upaya khusus seperti road show ataupun ”jemput bola” ke personal-personal yang potensial, Betti menyebut sejauh ini belum akan dilakukan. Timsel akan melihat perkembangan beberapa hari ke depan. Lagi pula, lanjut dia, teknis sosialisasi secara masif belum dibahas secara intens di internal timsel. ”Pertemuan yang lalu fokusnya masih pada menyiapkan pendaftaran, membuat tahapantahapan,” ungkapnya.

Betti juga menyebut rencana timsel untuk melakukan komunikasi intens kepada stakeholder kepemiluan. Selain sosialisasi, hal itu dilakukan sebagai upaya menjaring masukan. Pada pekan lalu misalnya, timsel sudah menggelar konsultasi publik bersama civil society. ”Pemangku kepentingan yang lain sedang dijadwalkan,” kata Betti.

Terpisah, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan, langkah timsel membangun komunikasi dan konsultasi ke berbagai pihak cukup positif. Sebab, partisipasi merupakan salah satu prinsip penting dalam proses pengisian jabatan politik. Namun, dia berharap komunikasi yang dibangun itu bisa direalisasikan oleh timsel. ”Jangan hanya prosedur. Diskusi dengan masyarakat sipil, tapi tidak betul-betul mempertimbangkan suara masyarakat sipil,” ujarnya kemarin.

Hurriyah menekankan, timsel tidak boleh terfokus pada bagaimana menghasilkan penyelenggara terpilih. Namun, prosesnya juga harus dipastikan inklusif. Dia juga meminta timsel bisa mendorong munculnya calon dari kalangan perempuan. Kehadiran perempuan dibutuhkan untuk memberikan perspektif gender dalam kebijakan kelembagaan.

Sementara itu, Komisi II DPR memberikan sejumlah kriteria penting yang harus dimiliki calon, khususnya untuk Bawaslu. Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyatakan, komisioner Bawaslu nantinya wajib berintegritas tinggi dan bersikap berani dalam menangani perkara pemilu. ”Bawaslu harus lebih menampakkan peran dan fungsinya. Jika salah, harus berani menyatakan salah, itulah mental pengawas,” tegasnya.

Menurut Guspardi, pengawasan oleh Bawaslu pada Pilkada Serentak 2020 sebenarnya sudah berjalan baik. Namun, dia mencatat masih banyak temuan dan catatan dalam setiap tahapan pilkada. Ini harus menjadi perhatian agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Pemilu 2024.

Guspardi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran. Jajaran pengawas juga diminta menindaklanjuti berbagai laporan dengan maksimal. ”Bawaslu perlu memperkuat jajaran pengawas pemilu dengan kapasitas dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah pemilihan,” imbuhnya.