REI Usulkan Realisasi Insentif hingga 2023

PEMERINTAH memperpanjang PPN DTP. Namun, besarannya dikurangi, bagaimana tanggapan REI?

Kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikawal dan diikuti semua institusi yang terkait. Pada 30 Desember 2021, yang terdaftar online di Sistem sejumlah 30.062 unit rumah yang siap untuk realisasi PPN DTP. Dari jumlah tersebut, yang realisasi cuma 5.826 unit rumah. Artinya, realisasi kurang lebih hanya 15 persen.

Apakah 24.236 rumah tidak disetujui?

Iya. Tidak disetujui itu alasannya macam-macam. Karena IMB (izin mendirikan bangunan) yang diganti ke PBG (persetujuan pembangunan gedung), sampai hari ini belum ada satu pun peraturan daerah (perda) yang mengatur itu. Nah, perizinan itulah yang seharusnya dipercepat dan dikawal supaya PPN DTP bisa terealisasi sehingga multiplier effect terjadi. Dengan begitu, program PEN yang on the right track bisa terwujud.

Selain PBG, apa ada alasan lain?

Pada 26 Oktober, yang terdaftar di SiKumbang tercatat 55 ribu unit rumah dari seluruh asosiasi properti. Dari jumlah itu, 35 ribu unit rumah yang didaftarkan untuk PPN DTP adalah anggota REI. Lalu, turun pada Desember jadi 30.062 unit rumah. Itu terjadi karena mungkin kreditnya ditolak atau rumahnya belum jadi. Karena membangun rumah itu minimal delapan bulan. Mengingat, syaratnya per Desember rumah harus jadi 100 persen.

Apakah pembangunan rumah tidak bisa dipercepat?

Bangun rumah itu nggak kayak bikin mobil. Kalau orang beli mobil, lihat barangnya bisa langsung jadi. Tapi, kalau beli rumah, pembeli pasti minta cek fondasi, spesifikasi bangunan, dan sebagainya.

Lalu, bagaimana usulan REI ke pemerintah?

Dengan kondisi itu, saya mengimbau, apa pun kebijakan pemerintah, saya mengajukan permohonannya (perpanjangan PPN DTP) sampai Desember 2022. Realisasinya sampai akhir 2023. Nanti saya jelaskan ke pemerintah agar realisasinya tidak hanya sampai Juni. Kalau realisasi cuma enam bulan, percuma saja. Juga, aturan perizinannya. Kalau membuat aturan PBG tapi pelaksanaannya tidak ada, ini malah tambah menghambat.

Ketua Umum REI

PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH: Rumah ready stock atau selesai pembangunan di kawasan perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu syarat properti mendapatkan PPN DTP adalah sudah tuntas pengerjaannya.