TANGGAPAN PENGAMAT PERKOTAAN
Dalam konteks sistem transportasi yang ideal, menurut Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dari Universitas Trisakti, mengatakan tidak perlu lagi ada rencana baru, karena DKI sudah mempunyai Pola Transportasi Makro (PTM).
“Jadi implementasi yang harus dilakukan adalah janji politiknya integrasi antarmoda, untuk sekarang kan lagi coba dibangun berkerjasama dengan BPTJ bagaimana sinergi antarmoda bukan hanya didalam wilayah DKI tapi juga luar wilayah Jakarta,” ucap Dosen tetap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan ini.
Lebih lanjut, dalam melakukan integrasi seluruh moda transportasi harus mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta dengan mengikuti aturan perundangundangan yang berlaku. “Syaratnya kan harus berbadan hukum, kalau tidak ya tidak bisa mendapatkan PSO ( Public Service Obligation). Kedua angkutan umumnya harus nyaman, bebas pengamen, bebas pencopet, supirnya digaji bisnya bagus, itu penting harus ada persyaratannya,” beber Yayat.
Terkait rencana angkot dijadikan feeder juga harus dihitung dampaknya. “Jadi harus ada cluster, pelayanan ditingkat permukiman jangan main dipindah ke tengah kota. Misalnya angkot itu enggak boleh main ditengah kota makanya di cluster. Jadi menurut saya, pemetaan itu menjadi penting,” ucap lulusan S2 Teknik Planologi ITB tahun 1993 ini.
Yayat juga mengatakan, untuk transportasi MRT dan LRT harus bisa merangkul semua golongan dan tidak hanya dibuat komersial semata. “Kalau bisa jangan jadi komersial area, jadi MRT dan LRT itu bukan hanya untuk menengah keatas saja,” sebutnya.
Pemberlakuan sistem ERP yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta dianggap sudah ideal, namun belum bisa berjalan tanpa adanya Electronic Registration Identification (ERI) yang terganjal proses lelang dan belum terselesaikan.
“Itu dengan pihak polisi, kemarin sudah lelang enggak jadi-jadi, Anies-sandi harus membereskan lelangnya itu siapa yang bermain, karena dari ERI itu untungnya gede banget,” tegasnya.
Setelah mendapatkan keuntungan yang besar, pemerintah bisa saja melakukan penggratisan kendaraan umum di Jakarta dengan memberikan subsidi sebesarbesarnya. “Sekarang kan angkutan online dianggap murah, tapi kalau angkutan di gratiskan pasti enak banget, asalkan jangan di korupsi saja,” papar pria berkacamata ini.